HETANEWS

Pansus LKPj Kritik Target Penghijauan di Siantar Tak Tercapai

Kepala BLH Siantar, Jekson Gultom

Siantar, hetanews. com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota tahun 2015 mengkritik program dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengenai program penghijauan yang tak mencapai target.

Pasalnya cukup banyak anggaran dialokasikan di BLH pada Tahun Anggaran (TA) 2015, sehingga Pansus LKPj meminta ini menjadi pembelajaran di tahun 2016. Tujuannya agar Pemko Siantar mampu menangani mengenai lingkungan hidup.

Dalam rapat Pansus LKPj, Senin (9/5/2016), BLH Siantar menyampaikan akses dan informasi yang hanya mencapai 64 persen. Ini membuat pimpinan rapat yang juga Ketua Pansus LKPj, Oberlin Malau mempertanyakan mengapa jauh dari target sebelumnya.

“Sebagian dana alokasi itu digunakan untuk membuat pertemuan terhadap permasalahan tentang lingkungan hidup terhadap masyarakat,” ucap Kepala BLH  Jekson Gultom.

Oberlin lalu mempertanyakan mengenai adanya masyarakat yang melakukan aksi terkait limbah dari perusaahaan PT Sumatra Tobacco Tranding Company (STTC). Menurut Jekson, pihaknya sudah menguji tentang dampak linkungan dari PT STTC jika tidak ada kesalahan. “Bila perlu kita akan menyerahkan uji labnya,” ucap Jekson.

Sementara itu anggota Pansus LKPj Asrida Sitohang menanyakan mengenai limbah rumah sakit yang sampai saat ini banyak membuang sampah sembarangan. Jekson mengatakan, ada salah satu rumah sakit yang sulit memberikan informasi pada mereka mengenai limbah. “Hal itu dilakukan  Rumah Sakit (RS) Suaka Insani, karena harus ada ijin dari pemiliknya,” sebut Jekson.

Mengenai permasalahan limbah RS Suaka Insani, Pansus LKPj meminta waktu satu minggu untuk segera meminta hasil labnya.

Anggota Pansus lainnya, Hendra Pardede mempertanyakan lokasi penghijauan penanaman 1.400 batang pohon. Jekson kembali menjelaskan, ada beberapa tanaman yang dibuat berupa taman dan gereja yang meminta pada BLH Siantar disebarkan untuk membuka lapangan penghijaun di Siantar.

Sementara anggota Pansus lainnya, Rini Silalahi mempertanyakan tentang pengelolaan beberapa pembuatan pupuk kompos. Menurut Jekson ini merupakan bentuk kerjasama dari BLH terhadap masyarakat dan bukan merupakan anggaran dari pihaknya.

Terkait penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS), anggota Pansus LKPj, Frans Herbet Siahaan mempertanyakan penanggulangan dari BLH agar tidak terjadi longsor.

“Hingga saat ini yang masih kita kerjakan hanya di DAS daerah STT HKBP Nommensen. Namun itu sifatnya masih kerjasama antara BLH dengan STT. Untuk bagian keseluruhan DAS kita akan upayakan untuk mencapai keseluruhan tersebut,” ucap Jekson.

Mengenai alokasi anggaran bak sampah dan pengelolaan sampah sebesar Rp 1 miliar, membuat anggota Pansus LKPj Farida Damanik meminta target dari BLH. Menanggapi hal ini, salah seorang staf BLH menuturkan, sampai saat ini pengelolaan bak sampah sudah mereka sampaikan. “Anggaran itu juga kita gunakan sampai ke sekolah – sekolah dan untuk laporan tertulisnya kita sampaikan besok,” sebut staf BLH tersebut.

Penulis: res. Editor: aan.