HETANEWS

Penyusupan Tenaga Kerja China, EWI: Menteri Rini Jangan Asal Bicara

Direktur EWI Ferdinand Hutahaean

Jakarta, hetanews.com - Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mengatakan, rilis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)yang menyatakan tidak ada kegiatan terkait kereta api cepat di kawasan Halim Perdana Kusuma, dan PT KCIC belum mendapatkan izin dari pihak TNI AU untuk melakukan pengerjaan kereta cepat di kawasan Halim Perdana Kusuma, tidak boleh dianggap masalah sepele.

Oleh sebab itu, pihaknya menyayangkan pernyataanMenteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Rini Soemarno yang terkesan menyepelekan masalah tersebut. Untuk itu, pihaknyamengingatkan agar Rini jangan terlalu menyepelekan masalah ini dan menganggapkedaulatan negara yang dicabik-cabik tenaga kerja China adalah hal biasa.

Terkait dengan adanya aktivitas ilegal di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma, pihaknya pun meminta agar Rini bertanggungjawab. “Rini salah, dia sebagai menteri harusnya turut serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia, bukan malah menyepelekan masalah yang ada,” kecam dia, Jumat (6/5/2016).

Menurut dia, patut dicurigai aktivitas tersebut adalah aktivitas mata-mata karena tidak ada dokumen resmi apa pun yang dipegang oleh para tenaga kerja China yang ditangkap tersebut.Untuk itu, dia berharap pemerintahharus mengirimkan nota protes keras kepada China atas aksi warga negaranya di Indonesia.  “Ini tidak bisa didiamkan, dan pemerintah tidak boleh asal mendeportasi para pelaku tanpa proses peradilan,” tegasnya.

Ferdinand menambahkan, tenaga kerja China itu harus disidik ataspelanggaran keimigrasian dan pasal pidana penyusupan memasuki areal tertutup tanpa ijin. Bahkan, jika perlu mereka ditahan dan diadili karena diduga melakukan aksi mata-mata di wilayah TNI AU.  “Ini bukan masalah sepele, jadi kami minta Rini Soemarno jangan asal bicara,” tegas dia lagi.

Dimanakah BIN

Di sisi lain, EWI mengkritisi kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) terhadap adanya aksi penyusupan tenaga kerja China tersebut. Pihaknya pun mempertanyakan. “Keberadaan selebritis BIN dimana? Mengapa BIN tidak tahu ada kegiatan ilegal seperti ini? Apa para selebritis intelijenseperti Sutiyoso sedang asyik menikmati tangkapannya Samadikun Hartono hingga lupa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya?,” sebut Ferdinand.

“Kami mendesak kepada semua pihak elit negara ini agar jangan menggadaikan republikdemi ambisi sesat pemerintah ini,” sergahnya kemudian.

Pelanggaran Hukum

Seperti diketahui, penangkapan ketujuh pekerja PT KCIC ini bermula saat Seksi Pertahanan PangkalanUdara Halim Perdana Kusuma menerima laporan intelijen Nomor R/LI/15/IV/2016 tanggal 26 April 2016, yang menemukan adanya aktivitas ilegal di wilayah Lanud Halim Perdana Kusuma.

Setelah mendapatkan laporan, Seksi Pertahanan Pangkalan langsung menggelar patroli dan menemukan ketujuh pekerja tersebut sedang melakukan pengeboran di Cipinang Melayu dekat jalan Tol Jakarta-Cikampek. Setelah dimintai keterangan lebih lanjut, kelima warga negara asal Chinaitu tidak mampu menunjukkan identitas resmi dan paspor mereka.

Ada pun sejumlah peralatan sebagai barang bukti sitaan petugas di antaranya adalah pipa besi sebanyak 14 buah, pipa peralon 3 buah, peralatan pengeboran, selang dan kabel-kabel, mesin diesel, peralatan las dan jerigen berisi solar yang masing-masing berjumlah 1 buah. Dalam pemeriksaan, kelima warga negara asal China itu mengakusebagai karyawan PT Geo Central Mining yang beralamatkan di Pantai Indah Kapuk, Bukit Golf, Jakarta Utara. Perusahaan ini bekerja sama dengan PT Wijaya Karya untuk melaksanakan proyek kereta cepat, sedangkan dua WNI lainnya merupakan karyawan lepas.

Terkait aktivitas ilegal ini mereka mengakui telah melaksanakan pengeboran sejak 22 April lalu, untuk mendapatkan sampel komposisi tanah yang akan digunakan untuk pemasangan beton penyangga rel kereta cepat. Mereka mengakui telahmasuk di kawasan militer Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menerobos pagar secara diam-diam, karena letaknya yang berbatasan dengan jalan tol.

Sementara itu, informasi yang dihimpun dari PT WIKA menyatakan belum melakukan koordinasi dengan perusahaan penambangan tersebut terkait dengan survei pengeboran tanah di wilayah yang belum berizin. Selain itu, para pekerja tidakmendapatkan penjelasan langsung dari perusahaannya saat akan melakukan pengeboran.

Penulis: edo. Editor: aan.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.