Medan, hetanews.com - Dalam peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2016, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan menyerukan beberapa pesan yang berkaitan dengan kesejahteraan jurnalis dan pekerja media.

Peringatan May Day, sebagai cara agar publik semakin mengkritisi media, juga diharapkan menjadi perhatian pemerintah terutama Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) maupun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) agar mau secara aktif mengawasi perusahaan media, bahkan melakukan audit terhadap kondisi ketenagakerjaan di sektor media.

Pasalnya masih banyaknya jurnalis yang tidak memiliki status jelas di perusahaan media tempatnya bekerja, serta minimnya perlindungan berupa jaminan sosial bagi pekerja media menjadi catatan dalam peringatan May Day. Banyak pula jurnalis yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, namun tak kunjung juga diangkat menjadi karyawan di perusahaan media tempatnya bekerja.

“Jenis pekerjaan jurnalis adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Sehingga sistem kerja jurnalis dengan sistem kontrak atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), sesuai dengan pasal  59 Undang – Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum menjadi PKWTT,” kata Ketua AJI Medan, Agoez Perdana, Minggu (1/5/2016).

Hal ini, lanjut dia, mengacu pada pasal 59 ayat 1 UU Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan pekerjaan kontrak hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

“Bagi perusahaan media yang masih menerapkan sistem kontrak bagi jurnalis nya, agar segera meningkatkan status menjadi karyawan tetap demi hukum,” ujarnya.

Permasalahan gaji di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan tidak ada jaminan sosial (kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, perumahan, jaminan hari tua) juga kerap dialami oleh pekerja media.

Padahal semua itu adalah syarat yang harus diberikan pengusaha pada pekerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pada prakteknya masih belum dipenuhi oleh banyak perusahaan media, terutama untuk pada jurnalis kontrak (kontributor, koresponden, stringer, atau istilah lainnya seperti kemitraan).

Sekretaris AJI Medan, Fika Rahma menambahkan, pada peringatan May Day kali ini, AJI Medan menyerukan pemerintah agar segera mewujudkan upah sektoral pekerja media, mendesak perusahaan memberikan jaminan sosial bagi pekerja media dan mengajak jurnalis untuk berserikat.

“AJI Medan memperingati May Day, sebagai salah satu langkah agar perusahaan media menjadikan kesejahteraan jurnalis dan pekerja media menjadi prioritas, dan menghentikan segala pelanggaran ketenagakerjaan dengan dalih apapun,” pungkas Fika.