HETANEWS.COM

IPW Usulkan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB Berlaku Seumur Hidup

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane

Jakarta, hetanews.com - Indonesia Police Watch (IPW) menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo tentang pelayanan publik untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Indonesia, masih tidak efisien. Selain STNK, pelayanan publik lainnya mencakup pengurusan untuk Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (e-KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Bukit Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menilai, buruknya pelayanan publik di lingkungan lalu lintas dikarenakan akibat terlalu banyaknya kepentingan yang bermain. Hal ini dimulai dari kepentingan tingkat tinggi dalam proyek pengadaan hingga tingkat bawah yakni praktik-praktik percaloan.

“Presiden Jokowi perlu mengeluarkan kebijakan agar SIM, STNK, BPKB, dan TNKB masa berlakunya seumur hidup,” kata Neta Pane kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Dia menekankan, jika berbagai kepentingan itu masih mengoptasi maka jangan pernah berharap pelayanan publik di jajaran lalu lintas Polri akan dapat berjalan ideal, seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi.

Untuk itu, IPW mengusulkan salah satu cara untuk memutus mata rantai kepentingan yang mengoptasi itu, adalah dengan menjadikan masa berlaku untuk SIM, STNK, BPKP, dan TNKB selama seumur hidup.Sehingga aksi percaloan bisa dipangkas. “Kemudian proses pengurusan atau pembayaran pajak harus dilakukan lewat bank, misalnya di Anjungan Tunai Mandiri (ATM),” sebutnya.

Patgulipat Mafia Proyek

Dengan diterapkannya masa berlaku itu seumur hidup, menurut Neta Pane, proyek-proyek pengadaan SIM, STNK, BPKP, dan TNKB akan menjadi tidak menarik perhatian lagi untuk dipatgulipat oleh mafia proyek. Selama ini, ungkap dia, setiap tahunnya proyek pengadaan untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB nilainya mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun, sehingga selalu menjadi incaran mafia proyek.

Di tahun 2015, misalnya, proyek pengadaan materiil STNK sebesar Rp 285,8 miliar, BPKB Rp 274,8 miliar dan TNKB Rp 370,9 miliar. Begitu pula jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diperpanjang dalam periode tertentu akan membuat aksi percaloan makin marak. “Oknum-oknum tertentu cenderung memperlambat proses pengurusannya, agar masyarakat mengeluarkan dana ekstra untuk calo atau pungli,” ungkap dia.

Perbaikan Signifikan

Lebih lanjut, Neta Pane menyontohkan, kebijakan di banyak negara untuk masa berlaku SIM dan lain-lain pada umumnya berlaku seumur hidup, serta pengawasannya diperketat dan hukuman bagi pelanggarnya pun berlaku sangat tegas.  “Buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB, tidak hanya membuat Presiden kesal, tapi juga kerap membuat citra Polri kian rusak,” tegas dia.

Untuk itu, IPW berharap Presiden Jokowi harus segera mendorong perbaikan yang signifikan dalam pelayanan publik yang dilakukan Polri ke depannya. Apalagi, saat ini pimpinan jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) dari pusat hingga daerah, terutama di lingkungan Polda Metro Jaya sudah diduduki pejabat baru.  “Jika mereka tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan Presiden, sebaiknya segera dicopot dan diganti dengan pejabat yang berkomitmen tinggi,” pungkas Neta Pane.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas soal peningkatan pelayanan publik di Kantor Presiden, Kamis (28/4/2016) lalu, meminta agar kualitas pelayanan publik ditingkatkan. Presiden tidak ingin rakyat mengeluh tentang pelayanan publik yang lamban, berbelit-belit dan diwarnai maraknya pungutan liar (pungli).

Untuk pelayanan pengurusan STNK misalnya, Presiden Jokowi berkeinginan untuk dilakukan melalui satu loket saja agar prosesnya bisa lebih cepat. Selain itu, Presiden juga akan membentuk tim khusus untuk memantau situasi pelayanan publik yang mencakup pengurusan untuk e-KTP, SIM, STNK, BPKB, akta lahir, akta nikah, izin usaha, hingga paspor.

Penulis: edo. Editor: aan.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!