Siantar, hetanews.com - Pernyataan Kapolresta Siantar AKBP Dodi Darjanto yang menyebut status bandar narkoba Apin Lehu tidak masuk masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sangat disayangkan.

Dodi menyatakan hal itu ketika beraudensi dengan aliansi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung dan Sahabat Lingkungan (Saling) yang berunjuk rasa di Polresta Siantar pada Kamis (7/4/2016).

Namun, berdasarkan penelusuran hetanews, Rabu (20/4/2016) di Pengadilan Negeri (PN) Siantar berbeda dengan apa yang disebut Dodi. Humas PN Siantar M Nuzuli menyebutkan Apin Lehu memang sudah ditetapkan sebagai DPO.

Status DPO Apin Lehu, dijelaskannya, tertuang dalam berkas Ong (terdakwa sabu) dakwaan jaksa yang sebelumnya jaksa menerima dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Siantar.

"Jadi, kalau memang DPO, kami tidak bisa mengubahnya. Ataupun sebaliknya," kata Nuzuli kepada kru hetanews.

Pernyataan orang nomor satu di Polresta Siantar semakin membingungkan ketika wartawan mencoba menanyakan Kasat Narkoba AKP Bambang Suryo Waskito, di hari yang sama. Apin Lehu ditegaskan Bambang masuk dalam DPO yang dibuat pada bulan Mei 2015. "Iya, (Apin Lehu) memang DPO. Surat dibuat pada bulan Mei 2015," kata Bambang kala itu.

Namun, keinginan masyarakat menanyakan alasan Kapolresta Siantar AKBP Dodi Darjanto menyebut Apin Lehu tidak masuk DPO, berulang kali gagal.

Sebelumnya, Kamis (21/4/2016) dihubungi melalui pesan singkat soal penetapan DPO Apin Lehu, Dodi urung membalas pesan wartawan.

Tak sampai disitu, Jumat sore (24/4/2016), Dodi yang coba dikonfirmasi enggan menerima konfirmasi dari wartawan. "Enggak terima konfirmasi," katanya saat dikonfirmasi d idepan Mapolresta Siantar, Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat.

Meski diminta hanya memakan waktu sebentar, ia pun kembali mengatakan tidak yang diucapkannya dengan bahasa Inggris. "No way," katanya singkat sembari melihat tanaman bunga didampingi seorang ajudannya sambil berlalu.