HETANEWS.COM

Mayday, 500 Massa SBSI Siantar Turun ke Jalan

Rapat SBSI Siantar menyambut Mayday, Jumat (22/04/2016)

Siantar, hetanews.com – Menyambut Hari Buruh Internasional atau yang biasa disebut Mayday pada 1 Mei mendatang, DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Siantar akan turun ke jalan sama seperti buruh-buruh di berbagai tempat lainnya. Dipimpin ketua DPC SBSI Siantar, Maurit Siahaan dan sekretaris Fransiskus Silalahi, DPC SBSI Siantar menggelar rapat di kantornya, Jalan WR Supratman, Jumat (22/04/2016), sekitar pukul 14.00 WIB.

Rapat menyambut Mayday tersebut dilaksanakan bersama pengurus komisariat (PK) SBSI Siantar. Maurit Siahaan didampingi Fransiskus Silalahi mengatakan bahwa aksi damai mereka turun kejalan ini dalam rangka Hari Buruh Internasional dengan mengambil hal tujuan utama yaitu pencerdasan kaum buruh dan pekerja di Siantar.

“Estimasi massa sekitar 500 orang yang direncanakan dimulai pukul 10.00 WIB pada 1 Mei mendatang. Adapun titik aksi yakni Balai Kota Siantar dan Parkiran Pariwisata. Sebelum turun ke titik lokasi, massa akan berkumpul di kantor DPC SBSI Siantar dan juga akan konvoi damai Jalan Sutomo-Jalan Merdeka,” ujar Maurit didampingi Fransiskus.

Mereka juga mengajak kepada seluruh buruh di Siantar untuk bersatu dengan SBSI yang legalitasnya sah. Khususnya kepada buruh pabrik agar tidak terjebak dengan Federasi Transportasi dan Angkutan (FTA) karena batasan wilayah advokasinya.

“Misalnya FTA, batasan wilayah kerjanya hanya batasan wilayah bongkar muat. Demi keadilan hak dan kewajiban kaum buruh, bersatulah dengan SBSI yang legalitasnya sah. Dimana FTA tidak memiliki kewenangan untuk mengadvokasi kaum buruh ke tingkatan Pengadilan Hubungan Industrional,” katanya.

Selain DPC SBSI Siantar bersama PK-nya, berbagai elemen juga akan diundang untuk ikut turun ke jalan bersama mereka. “Front-front lainnya akan diundang dari kelompok pedagang, mahasiswa, rakyat kaum miskin kota, OKP serta organisasi atau elemen masyarakat lainnya,” tambah Fransiskus lagi.

Adapun, kami menolak adanya PP nomor 78 tahun 2015 dengan tiga tuntutan. Yang pertama, adanya evaluasi pengupahan sekali 5 (lima) tahun yang sebetulnya jelas-jelas merugikan kaum buruh. Kedua soal tolak ukur upah dilihat dari inflasi ekonomi sehingga melemahkan putusan yang disepakati dalam dewan pengupahan tentang UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).

“Yang ketiga itu menolak buruh kontrak atau outsourcing. Dengan aksi kami ini, kami berharap adanya Undang-Undang (UU) terbaru yang sejatinya berpihak kepada kaum buruh,” tutupnya.

Penulis: ndo. Editor: des.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!