Siantar, hetanews.com - Komisi III dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), Dinas Tataruang dan Permukiman (Distarukim), mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), di ruang Komisi III DPRD Kota Siantar, Rabu (13/04/2016), untuk membahas masalah bangunan yang melanggar perda yakni Garis Sempadan Jalan.

Dalam RDP, terungkap pembongkaran bangunan yang melanggar Perda dilakukan akhir April ini. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja (Kakanpol PP) Julham Situmorang, menyebutkan Penjabat (Pj) Walikota Siantar telah menandatangani SK pembentukan tim.

“Walikota telah menandatangani SK pembentukan tim pembongkaran untuk penegakan perda," katanya.

Lanjut Julham, adapun tim yang akan turun yakni dari Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Polisi Militer (PM), Satpol PP, Distarukim, Dinas Kebersihan, BPPT, Camat, Dinas Bina Marga, Humas Pemko, Bagian Hukum Pemko, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo).

"Setelah SK itu ditandatangani oleh Walikota kemudian kita mengirimkan kepada Tim untuk mengirimkan nama-nama, timnya yaitu Dinas Bina Marga 2 orang, Distarukim 2 orang, DPPKAD 2 Orang, Humas 2 orang, Bagian Hukum 2 orang, Kejaksaan 2 orang, Satpol PP 60 orang, Camat Langsung, Polisi 10 orang, TNI 5 orang, Dishub 2 orang, Dinas Kebersihan 2 orang, PM 2 orang," jelas Julham.

Kata Julham, ada 7 bangunan yang akan ditertibkan. " Yang berkembang ke kita ada 7 bangunan yang melanggar Perda yaitu Kedai kopi kawan dan Koktong di Jalan Wahidin, toko Roti dan toko komputer serta Salon di Jalan Bandung,

Kemudian di Jalan Sabang Marauke yaitu taman yang memakan badan jalan setelah ada poskamling seluruh bangunan mengikuti Poskamling tersebut, kemudian toko perabot di Jalan sutomo," katanya.

Selanjutnya, Frengky Boy Saragih, salah seorang anggota Komisi III menanyakan sejak ditandatanganinya SK, kapan akan dilakukan tindakan. Julham menyebutkan tindakan dilakukan dua minggu setelah ditandatangani Walikota. "Paling lama akhir bulan April ini akan kita lakukan action," sebutnya.

Adapun yang menjadi tindakan pertama dari Tim Pembongkaran tersebut adalah bangunan yang terletak di Jalan Wahidin. "Untuk pertamanya kita lakukan aja untuk bangunan yang ada di Jalan Cipto ataupun Jalan Wahidin," sebut Frans Bungaran Sitanggang salah seorang anggota Komisi III.

Ucapan tersebut pun diaminin oleh Julham, dan akhir April Ini akan dilakukan pembongkaran untuk bangunan Koktong dan Kopi Kawan yang memakan Garis Sempadan Jalan. "Dengan ini dilakukan untuk action pertama maka akan kita bersihkan semua bangunan yang melanggar perda," tegas Frans.