Siantar, hetanews.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota siantar  mendesak agar seluruh perusahaan memberikan upah buruh atau pekerjanya sesuai dengan ketentuan.

Menurut investigasi SBSI, masih banyak perusahaan yang sebenarnya mampu tetapi tidak mau memenuhi ketetapan Upah Minimum Kota (UMK) Siantar sebesar Rp 1.813.000 per bulan.

Untuk itu, SBSI meminta Pemko Siantar bisa memberikan himbauan atau teguran kepada pengusaha-pengusaha yang enggan memberikan gaji buruhnya sesuai UMK. Ironisnya, menurut SBSI, salah satu alasan yang dikemukakan para pengusaha, justru karena pemko sendiri belum membayarkan gaji honorernya sesuai UMK.

“Ini menjadi dilema bagi kami di lapangan untuk mendesak para pengusaha. Karena itulah, kami juga meminta agar Pemko mempertimbangkan kenaikan gaji honorernya,” ujar  Ketua SBSI Fernando Maurits Siahaan dan SekretarisFransiskus Silalahi, Senin sore (4/4/2016) saat bertemu Penjabat (Pj) Wali Kota Jumsadi Damanik di rumah dinas (rumdis) Jalan MH Sitorus, Kecamatan Siantar Barat.

Merespon usulan SBSI, Jumsadi didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Humas Jalatua Hasugian menegaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah (pemda) terus berupaya menghimbau para pengusaha agar patuh pada ketentuan yang ada, khususnya masalah pengupahan.

Hanya saja, harus pula dipertimbangkan banyaknya pengusaha yang tak mampu dan terancam gulung tikar jika seluruhnya dipaksakan memenuhi UMK yang ada. “Tapi untuk perusahaan menengah ke atas atau yang mampu tentu sudah menjadi tanggungjawab mereka memenuhi aturan,” tegasnya.

Masalah honorer, Pj Wali Kota mengakui memang menjadi dilema bagi Pemko Siantar karena tak mudah menyelesaikannya. Apalagi, terbatasnya anggaran keuangan pemko dirasakan sangat sulit untuk menaikkan gaji honorer. Sementara untuk memberhentikannya juga bukan persoalan gampang.

“Apalagi, perekrutannya dulu kurang mempertimbangkan analisa kebutuhan beban kerja. Namun begitu, sedapat mungkin kita tetap berupaya agar tidak ada honorer yang sampai diberhentikan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, SBSI juga menawarkan sejumlah program kerja yang bisa digandengkan dengan Pemko Siantar, khususnya dalam pemberdayaan tenaga kerja produktif yang masih menganggur. Paling tidak, ada upaya secara berkesinambungan untuk membuka lapangan pekerjaan guna menampung mereka.

“Kita berharap, pihak pemko bisa memberikan alternatif, setidaknya memikirkan peluang kerja kreatif dengan memanfaatkan ruang - ruang yang belum dimanfaatkan untuk berjualan,” ujar Fransiskus.