Simalungun, hetanews.com -  Boidi (38) menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Rabu (30/3/2016), setelah warga Nagori Sipangan Bolon, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon (Girsip) ini karena tak membayar kredit pinjaman dari Bank Republik Indonesia (BRI).

Dalam persidangan dipimpin majelis hakim Reni Pitua Saragih, didampingi hakim anggota Sinta br Pasaribu dan Nasfi Firdaus, agendanya mendengarkan keterangan saksi Surono (43) yang merupakan teman Boidi. Suruno mengungkapkan, awalnya Boidi menawarkan dirinya untuk meminjam uang di bank. “Mau minjam uang dari bank gak pak Suruno," ungkap Suruno saat menirukan perbincangannya dengan terdakwa di hadapan majelis hakim.

Akhirnya Suruno mengatakan, jika dirinya ingin meminjam uang sebesar Rp25 juta. Boidi lalu mengajak Suruno agar memfoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Saat itu Boidi menyatakan jika dirinya yang akan mengurus pinjaman itu ke bank.

Pada 15 November 2013, Boidi mendatangi Bank BRI Unit Parapat untuk menyerahkan berkas - berkas sesuai persyaratan bank tersebut. Tepatnya 22 November 2013, pinjaman tersebut sudah dicairkan pihak bank sebesar Rp 50 juta dan menandatangani persyaratan administrasi.

Saat meninggalkan bank, Boidi lansung meminta uang pinjaman dari Suruno itu dibagi. Keduanya membuat kesepakatan dan Boidi meminjam setengah dari Rp 50 juta tersebut. Namun Suruno hanya mendapatkan Rp 22.300.000.

Ternyata dalam pembayaran cicilan, Boidi tidak membayar angsuran selama empat bulan berturut turut, sehingga membuat pihak bank mendatangi Suruno. Sesuai waktu yang disepakati baik antara keduanya, ternyata Boidi belum mampu membayar, hingga membuat pihak bank membuat laporan ke Polsek setempat, yakni pemalsuan data - data pribadi seseorang.

Majelis hakim lalu menunjukan beberapa berkas penandatanganan atas nama Suruno, namun dia membantahnya. “Saya tidak pernah menandatangani berkas apapun, kecuali setelah cair uangnya bu hakim. Lagian saya juga tidak memiliki tanah kok malah ada sertifikat tanah,” ungkap Suruno.

Atas perbuatannya itu, Boidi tersangkut pemalsuan data sesuai pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dengan ancaman enam tahun penjara.