Siantar, hetanews.com - Setelah sempat tertunda, akhirnya sidang terdakwa Ramlan (56) yang merupakan Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim) Siantar kembali disidangkan dengan agenda pembacaan oleh majelis hakim yang dipimpin Roziyanti dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Rabu (23/03/2016).

Majelis hakim memutuskan, terdakwa yang beralamat di Jalan Flores Bawah, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat dengan pidana penjara selama 5 bulan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 264 ayat 2 KUHP.

Hakim juga menyarankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), Siti Manullang agar terdakwa di masukkan ke dalam rumah tahanan (rutan).

Putusan hakim lebih ringan di banding tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan. Usai pembacaan putusan, hakim pun memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah akan banding atau tidak

Usai sidang, JPU Siti Manullang ketika di konfirmasi terkait putusan hakim menyatakan akan mengajukan banding bila terdakwa banding. "Kalau terdakwa banding, kita (JPU) akan banding," ucapnya.

Adapun kronologis yang menimpa terdakwa dimulai pada akhir Desember tahun 2010 saat Yuniarti, istri terdakwa bertemu dengan Umi Kalsum (DPO) untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat ke atas nama Yuniarti.

Padahal Yuniarti mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 telah dijual kepada Arsad sebesar Rp 600 juta sehingga telah beralih menjadi kepemilikan Arsad.

Pada 26 Pebruari 2014, Yuniarti mengajukan pinjaman ke Kantor PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti dari Umi Kalsum sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp 10 juta dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015. Terdakwa turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman.

Kemudian Arsad meminjam uang ke Bank Mega Syariah Siantar sebesar Rp 244 juta dengan agunan sertifikat tersebut. Sejak April 2014, karena menunggak pembayaran sebanyak lima bulan pihak Bank Mega Syariah melakukan lelang. Akhirnya pemenang lelang adalah korban Abdi Manahara Damanik dan sah menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan tersebut.

Korban pada Nopember 2014 mendatangi lokasi tanah dan bangunan tersebut dan menemukan terdakwa bersama keluarganya masih menempati rumah tersebut. Terdakwa tidak mau mengosongkan rumah tersebut, walaupun Abdi telah mengatakan itu (rumah) telah menjadi miliknya berdasarkan lelang dari Bank Mega Syariah.

Mengetahui hal tersebut, pada Jumat, 28 Nopember 2014, Abdi mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siantar untuk mengecek mengenai keabsahan sertifikat tersebut.

Abdi mendapatkan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama Yuniarti tidak pernah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor BPN Siantar. Dengan kata lain satu-satunya sertifikat hak milik asli atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Abdi.