Siantar, hetanews.com - Pemberian layanan publik dan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri (PN) Siantar, dinilai kurang efektif. Bagaimana tidak, meja informasi (Information Desk) yang sudah disediakan di dekat pintu masuk pengadilan tersebut, tidak berfungsi selama dua minggu terakhir ini.

Padahal, sesuai dengan Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SKNIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Pengadilan seharusnya menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Meja Informasi merupakan salah satu perwujudan keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan. Dari meja informasi, publik juga bisa langsung mengakses atau melihat beberapa hal yang terkait transparansi yang dilakukan seperti melihat perkembangan perkara.

Terutama, bagi awak media yang berkecimpung di unit pengadilan, meja informasi tersebut sangat penting dimana terdapat umur, alamat dan informasi lainnya dari terdakwa. Sedangkan dari website PN Siantar, tidak ada data jelas pribadi dari terdakwa seperti umur dan alamat, hanya ada info dakwaan perkaranya saja.

Febrido Simbolon dari bagian Informasi dan Teknologi (IT) PN Siantar, menyebutkan kalau meja informasi tersebut tidak bisa untuk digunakan karena website PN Siantar sedang dalam proses upgrade (peningkatan spek).

"Lagi proses upgrade websitenya. Sudah ada memang sekitar dua minggu ini. Semoga secepatnya selesai prosesnya. Kalau untuk meja informasi memang sengaja dimatikan, karena di meja informasi itu masih data lama. Kalau untuk data baru, di upgrade terbaru itu kami masukkan," jawabnya ketika ditanyai awak media, Selasa (15/03/2016).

Pria yang biasa dipanggil Rido ini juga menambahkan kalau sudah banyak yang mempertanyakan mengapa meja informasi tersebut mati. "Sudah banyak yang nanya, ya karena proses upgrade ini lah. Untuk sementara mencari informasi di website PN Simalungun saja langsung," ujarnya.

Terakhir ia menerangkan kalau nantinya meja informasi tersebut sepertinya akan pakai sistem log in (masuk sebagai pengguna). Dalam artian tidak semua orang akan bisa mengakses ke info perkara tersebut.

"Sebelumnya kan memakai 301, jadi ini diupgrade di server 311. Sepertinya pakai sistem log in. Mungkin jadi ngambil informasi dari website langsunglah. Tapi sepertinya ya, belum pasti juga," jawabnya.

Atas jawaban itu, sepertinya akan membuat para pencari informasi perkara tidak dapat mengakses website PN dan kurang mendapatkan informasi pribadi dari terdakwa itu sendiri. Seandainya itu terjadi, Pengadilan tidak mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik lantaran akses yang tertutup dengan menggunakan log in yang bisa diakses internal saja.