Simalungun, hetanews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun tampaknya tak main - main dalam menyelidiki kasus dana dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Tahun Anggaran (TA) 2012,2013 dan 2014 di Kabupaten Simalungun.

Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa orang termasuk penerima bansos, tim pidana khusus (pidsus) menemukan ada penerima bansos diluar wilayah Kabupaten Simalungun. 

Atas temuan itu, tim jaksa pun memanggil delapan orang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun yang menjabat saat itu, untuk dimintai keterangan. Hal itu disampaikan Kepala Kejari Simalungun (Kajari) melalui Kasi Pidsus Parada Situmorang didampingi Jaksa Saut Damanik, Senin (14/3/2016).

Katanya, dari delapan orang dipanggil, masih empat orang dan Sekretaris Dewan (Sekwan) yang hadir. Mereka adalah Timbul Jaya Sibarani, Mangapul Purba, Julius Silalahi, Aspan Effendi dan Jonni Saragih (Sekwan).

Dijelaskan, mereka dimintai keterangan untuk melihat proses penganggaran seperti apa, bagaimana proses pengeluaran anggaran dana bansos dan hibah di Pemkab Simalungun tahun 2012, 2013 dan 2014. 

"DPRD yang sudah dipanggil terkejut atas temuan ada penerima bansos dari luar wilayah Simalungun. Mereka mengaku tidak mengetahuinya. Ini jelas prosesnya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 29 tahun 2012 tentang Pedoman penyaluran dana Bansos dan Hibah yang bersumber dari APBD," kata Parada.

Diketahui sebelumnya, tim Kejari Simalungun saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi dana Bansos bernilai ratusan miliar, dari tiga tahun mata anggaran di Pemkab Simalungun. Penyelidikan itu meneruskan perintah dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk menindaklajuti perintah Kejaksaan Agung (Kejagung).