HETANEWS
CITIZEN JOURNALISM

KJA Milik Masyarakat di Danau Toba Tanpa Ijin

Ribuan keramba di Haranggaol Horison (foto : Istimewa)

Simalungun, hetanews.com - Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Kabupaten Simalungun, khususnya di perairan Danau Toba yang dimiliki masyarakat sekitar ternyata sama sekali tak memiliki ijin atau ilegal.

Menurut Kadis Peternakan dan Perikanan Simalungun Jarinsen Saragih, bahwa pemkab tidak pernah berikan izin KJA kepada masyarakat. Sehingga seluruh KJA yang ada di Danau Toba itu adalah ilegal.

“Pemkab Simalungun hanya memberikan izin kepada PT Aquafarm Nusantara dan PT Japfa. Kami tidak pernah memberikan izin keramba milik masyarakat,” papar Jarinsen, Jumat (11/3/2016).

Dalam rangka mendukung Danau Toba menjadi destinasi wisata, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli beberapa waktu lalu telah memerintahkan agar kedua perusahaaan tersebut ditutup.

Menyikapi hal ini, Jarinsen menuturkan, Pemkab Simalungun sudah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) membuat peraturan mengenai  penertiban seluruh KJA di Danau Toba.

Sebelumnya, Rizal Ramli  ‎meminta dua perusahaan perikanan di Danau Toba untuk menghentikan produksi karena telah merusak lingkungan sekitar. Menurutnya, pemandangan Danau Toba itu indah, tapi disayangkan kondisinya jorok dan bau.

“Pertama-tama kita bersihkan dulu, ada dua perusahaan besar di situ kami kasih waktu satu tahun menghentikan operasinya," ujar Rizal saat rapat koordinasi tindak lanjut badan otorita pengelola kawasan pariwisata Danbau Toba di Institut Teknologi Del, Medan, Sabtu (9/1/2016).

Menurut Rizal, jika kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sampai melewati batas waktu yang diberikan, maka akan dituntut dengan Undang-Undang (UU) Lingkungan Hidup dan mendendanya.

"Dendanya ini buat bangkrut perusahaan itu, karena percuma kita bangun infrastruktur, bandara, tetapi Danau Toba masih jorok dan bau," ucap Rizal.

Namun ketika ditanyai nama kedua perusahaan tersebut, Rizal enggan menyebutkannya dan hanya bilang perusahaannya memiliki banyak keramba di Danau Toba.

Di tempat yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan meminta Bupati Simalungun untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang membuang limbah di Danau Toba.

"‎Masalah limbah kita harus bekerja, jangan orang lain bekerja di sini tapi kita dapet buntungnya. Ini ada di daerah Kabupaten Simalungun. Kita warning ini dan satu tahun harus dikerjakan," tutur Luhut.

Berdasarkan hasil penelusuran, di Simalungun terdapat perusahaan besar asing milik warna negara Swiss dengan nama PT Aquafarm Nusantara‎. Perusahaan tersebut membudidayakan ikan nilai (tilapia) serta menjadikan Danau Toba sebagai lokasi KJA.

Danau Toba akan dikembangkan menjadi Monaco of Asia oleh pemerintah, dimana danau terbesar se-Asia Tenggara ini merupakan bagian dari 10 kawasan wisata yang akan dibentuk badan otorita, seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Wakatobi dan Morotai.

Penulis: aan. Editor: aan.