Simalungun, hetanews.com - Pemberian layanan publik dan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, dinilai kurang efektif. Bagaimana tidak, meja informasi (Information Desk) yang sudah disediakan di dekat pintu masuk pengadilan tersebut, tidak berfungsi selama kurang lebih tiga bulan.

Padahal, sesuai dengan Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SKNIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Pengadilan seharusnya menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Meja Informasi merupakan salah satu perwujudan keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan. Dari meja informasi, publik juga bisa langsung mengakses atau melihat beberapa hal yang terkait transparansi yang dilakukan seperti melihat perkembangan perkara, laporan keuangan, SDM, dan layanan pengaduan atau pengawasan.

Namun, sesuai amatan hetanews, meja informasi di Pengadilan tersebut seolah dibiarkan tidak berfungsi selama kurang lebih tiga bulan. Padahal, sebelumnya beberapa awak media sudah beberapa kali menanyakan kondisi meja informasi yang tidak berfungsi itu, tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak pengadilan.

Hal ini sudah sekitar dua bulan yang lalu diinformasikan wartawan kepada Kasub IT dan menjelaskan 'akan segera diperbaiki". Tapi faktanya meja informasi dan sitem informasi yang ada tak dapat menyajikan informasi kepada masyarakat.  

Selain itu, sesuai Keputusan MA tentang keterbukaan informasi tersebut, juga disebutkan setiap Pengadilan memiliki penanggungjawab dan petugas informasi dan dokumentasi, namun tidak ada terlihat petugas informasi yang berjaga di meja informasi tersebut.

Tidak berfungsinya sistem informasi tersebut, juga bertentangan dengan visi dan misi Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Tiares Sirait SH yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu. Tiares dalam kata-katanya mengatakan akan mengutamakan Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (KIPP), sejalan dengan kinerja dari MA.

Hal tersebut juga dikeluhkan beberapa pengunjung yang ingin mendapatkan informasi tentang proses persidangan yang diikutinya.

“Biasanya dibuatnya jadwal sidang di monitor itu, kenapa gak dihidupkan lagi? Buat apa dipajang-pajang dua monitor itu kalau tidak berfungsi,” ucap salah satu pengunjung, yang mengaku ingin melihat jadwal sidang saudaranya yang menjadi terdakwa, Kamis (3/3/2016).

Dengan kondisi tersebut, masyarakat berharap agar PN Simalungun kembali mengaktifkan meja informasi itu agar tercapainya keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien yang merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Panitera PN Simalungun, Parulian Siburian, mengatakan itu bukan merupakan tanggungjawabnya lagi.

“Itu bukan wewenang saya lagi, sejak adanya pembagian tugas antara panitera dan sekretaris,” ujarnya singkat.