JAKARTA, hetanews.com — Ratusan massa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Koreksi Simalungun (BRKS) melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi yang melibatkan Jopinus Ramli Saragih.

"Kasus korupsi JR Saragih sudah pernah kita laporkan ke KPK sejak tahun 2011, tapi hingga kini mengapa KPK belum ada tindak lanjutnya," ujar Koordinator Aksi Kurpan Sinaga di Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Kurpan mengatakan, pembangunan di Kabupaten Simalungun semakin jauh dari harapan masyarakat, banyak jalan-jalan rusak tidak diperbaiki, bahkan kehidupan masyarakat terus bertambah sulit.

"KPK adalah tumpuan terakhir kami, untuk segera menuntaskan kasus korupsi JR Saragih. Kegeraman masyarakat Simalungun sudah memuncak," tegas dia.

Dia memaparkan sejumlah kasus korupsi JR Saragih yang pernah dilaporkan pihaknya ke KPK, antara lain adalah kasus dana insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diduga menelan kerugian keuangan negara Rp 2.094.328.475.

"Kasus ini sudah kita laporkan ke KPK, 14 September 2011 lalu dengan nomor register 2011-04-000211," sergahnya kemudian.

Kasus lainnya, tambah dia, dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honorer tahun 2011, sebesar Rp 1,27 miliar.

Berikutnya, kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Simalungun tahun 2010 yang berdasarkan audit BPK terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp 48 miliar. "Ini sudah kita laporkan ke KPK, pada 30 September 2011 dengan nomor register 201109-000423," papar dia.

Lebih lanjut, kasus dugaan suap terhadap Ketua Pokja Pencalonan KPU Kabupaten Simalungun, Robert Ambarita, saat Pilkada Simalungun sekitar bulan Juni 2010, sebesar Rp 50 juta dalam bentuk cek.

Dalam kasus ini, menurut dia, Robert Ambarita mengaku pemberian cek itu karena adanya permintaan JR Saragih agar dua rival politiknya dicoret dari pencalonannya sebagai pasangan calon Bupati Simalungun Tahun 2015 yakni, pasangan Zulkarnaen Damanik dan Marsiaman Saragih serta pasangan Kabel Saragih dan Muliyono.

"Kasus dugaan percobaan penyuapan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana yang diungkapkan oleh mantan pengacaranya Refly Harun dalam sengketa Pilkada Simalungun," ujar kurpan.

Dengan banyaknya laporan masyarakat Simalungun terkait kasus korupsi JR Saragih itu, dia berharap, KPK bertindak cepat dan segera mengambil langkah-langkah hukum.

"KPK harus tegas dan memberikan jawaban pasti, karena kekecewaan masyarakat Simalungun sudah memuncak. KPK adalah garda terdepan untuk mengusut dan menangkap JR Saragih," tegas dia.

Sejak kepemimpinan JR Saragih, tambah dia, keluhan masyarakat Simalungun banyak tidak direspon secara baik dan bijak. Bahkan keluhan lainnya datang dari kalangan pegawai negeri sipil yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pegawai Negeri Sipil.

"Banyak juga PNS mengeluhkan sikap kepemimpinan JR Saragih selama ini, yang sesuka hatinya mengganti dan memindahkan PNS yang tidak tunduk perintahnya," pungkas Kurpan Sinaga.