Catatan: Aa Tommy Simanjuntak

Simalungun, hetanews.com- JR-Amran Dilantik atau tidak? Pertanyaan tersebut muncul dibenak masyarakat Simalungun, pasalnya banyak kabar yang beredar, dengan status Wakil Bupati dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor 4, yakni Amran Sinaga sebagai terpidana, yang menjadi kendala bagi Paslon nomor urut 4 J R Saragih dan Amran Sinaga, untuk dilantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simalungun.

Merebaknya issu tersebut menyebabkan munculnya keraguanpun di benak masyarakat Simalungun, apakah pemenang dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun dari hasil rekapitulasi yang baru saja diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Simalungun dapat dilantik?

Ini juga menjadi pembahasan para elit Politik di Siantar-Simalungun di salah satu warung kopi. Karna telah menjadi topik hangat dan menjadi pembicaraan, apalagi adanya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang terbit di beberapa media online, yang tidak akan melantik calon kepala daerah yang berstatus terpidana.

Yang lebih membingungkan lagi, proses perhitungan suaranya sudah selesai di tingkat KPU Simalungun, inilah yang membuat Pilkada Simalungun menjadi topik hangat, selayaknya kopi yang baru saja diberikan oleh pemilik warung untuk dicicipi.

Pembahasanpun dimulai dari tiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati, dari nomor urut satu hingga nomor urut tiga yang melakukan penolakan atas Pilkada Simalungun, dengan alasan Pilkada Simalungun merupakan cacat hukum.

Uniknya, dianggap cacat hukum tapi mereka (3 paslon) mengikuti tahapan pemungutan suara. ”Kalau mereka mengganggap Pilkada itu cacat hukum, kenapa ikut proses pemungutan suara? Kenapa sejak awal tidak ditolak?  Jika tidak JR-Amran pemenangnya, apakah mereka tetap menolak juga?” Itulah yang menyebabkan ragam pertanyaan yang muncul.

Kalau ditelisik lebih jauh, benar juga, mengapa mereka mengungkapkan penolakan tersebut setelah proses Pemungutan sudah selesai? Kenapa tidak langsung menolak ketika KPU Simalungun mengumumkan Proses pemungutan suara akan dilangsungkan? Sebab, ketika mereka mengikuti proses tahapan Pilkada, yakni pemungutan suara sama saja mereka mengamini proses yang mereka anggap salah (cacat hukum) adalah benar.

Tetapi jika melihat sisi yang lain, ketika mereka tidak mengikuti pilkada atau menyatakan mundur pada saat tahapan perhitungan suara kemarin, ada konsekuensi yang harus mereka jalani, yakni Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dengan Sanksi kurungan penjara dan denda, serba salah sih, tetapi itulah kondisi pilitik di Simalungun.

Topikpun langsung beralih ke pernyataan dari Mendagri, yang sontak membuat kegalauan di Masyarakat Simalungun. Bagaimana tidak, di detik-detik perhitungan terakhir, Mendagri menyebutkan bahwa Calon yang berstatus sebagai Narapidana tidak bisa dilantik.  Inilah yang membuat topik Pilkada Simalungun semakin seru untuk dibahas.

Kembali pada pertanyaan JR-Amran  Dilantik Atau Tidak? Banyak pendapat yang dilayangkan, ada yang berpendapat, JR-Amran tetap bisa dilantik walaupun Amran sebelum pelantikan dieksekusi. Ada pula yang berpendapat, ketika Pelantikan, barulah Amran dieksekusi oleh Kejaksaan. ada pula yang menyebutkan, jika Amran dieksekusi saat ini, JR-Amran tak bisa dilantik.

Namun, ada satu ucapan dari salah seorang yang menarik perhatian, dia menyebutkan sebenarnya setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa JR-Amran boleh ikut Pilkada maka tak ada alasan lagi JR-Amran tidak bisa dilantik, sebab putusan MA adalah putusan tertinggi dari Putusan hukum, dan kata orang itu, PUTUSAN MA lebih tinggi dibanding putusan Mendagri.

Namun, dia menyebutkan, jika mengikuti aturan Pilkada, baik Undang-undang Pilkada maupun PKPU, sebagai peserta saja sebenarnya Amran tidak bisa, tetapi dia juga mengatakan buat apa kembali ke status Amran karena telah diputuskan oleh MA, jikapun harus kembali ke status Amran, maka kita tidak menemukan jawabannya atas pertanyaan mengapa Amran di ikutikan dalam proses tahapan Pilkada.

Karna, pada saat pendaftaran, mengapa Amran diikutkan oleh KPU sebagai peserta. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa JR-Amran tetap bisa dilantik karena jawaban mengapa Amran bisa ikut sebagai Calon hanya bisa dijawab oleh MA dan KPU.

Diakhir, dia menyebutkan, inilah Indonesia Raya kita ini, yang diikuti tawa oleh semua orang yang ada di warung kopi itu dan sebagai akhir pembahasan Pilkada Simalungun.