HETANEWS

Koktong Diberi Waktu 21 Hari Lagi Untuk Bongkar Sendiri

Kakan Satpol PP Kota Siantar, Zulham Situmorang saat memperlihatkan teguran ke III kepada pengusaha kopi Koktong, Kamis(18/02/2016). ( Foto : Lazuardy Fahmi )

Siantar, hetanews.com - Ternyata pengusaha warung Kopi Koktong yang berada di Jalan Cipto hanya memiliki waktu 21 hari lagi untuk membongkar sendiri bangunan mereka yang memakan bahu jalan. Itu berdasarkan surat ketiga yang dilayangkan oleh Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tertera tanggal 9 Februari, kemarin.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor (Kakan) Satpol PP Zulham Situmorang ketika ditemui di kantornya, Kamis (18/02/2016). "Jadi setelah surat ketiga rentang waktunya itu 30 hari diberikan kepada pengusaha untuk membongkar sendiri," katanya sembari menunjukkan surat peringatan ketiga kepada wartawan dengan nomor surat 300/0179/Satpol PP/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016.

Bahkan, kata Zulham, mereka juga sudah melakukan pertemuan dengan pengusaha, namun yang hadir adalah humas dari Koktong Choky Pardede. "Sudah adakan pertemuan untuk membongkar sendiri, sudah kita lakukan surat ketiga itu. Tetapi pertemuan itu, yang disuruh hadir humasnya Choky Pardede, hasil pertemuan itu engga ada," terangnya.

Kata Zulham, dalam pertemuan tersebut Koktong lagi mempelajari persoalan yang terjadi. "Jadi, menurut humasnya lagi mempelajari persoalan," terangnya.

Masih kata Zulham, jika tidak ada kesediaan dari pengusaha untuk membongkar sendiri, maka Pemko akan membentuk tim untuk melakukan pembongkaran. "Kita menunggu dari tim, nanti kalau mereka tetap tidak mau bongkar, Pemko akan membentuk tim pembongkaran bersama," terangnya.

Namun, Pemko sendiri masih menunggu kesediaan dari pengusaha Koktong untuk membongkar sendiri. "Itupun masih kita tunggu kesediaan pengusaha untuk membongkarnya," jelasnya.

Penulis: tom. Editor: des.
Komentar 1
  • Andi Yap
    klau betul bahu jalan dipakai cocoklah utk dibongkar demi kepentingan umum. tapi seharusnya sistem ini berlaku utk semua org. jgn hukum ini bagi org2 tertentu saja yg dinilai bisa dijadikan ATM. Klau sistem ini fi jalankan bapak kepala satpol pp, liat juga bangunan di jln gg Portibi, rumah dibangun memakan badan jalan. pemilik nya bermarga..sampai skrg aman2 saja. Pajak perluasan, byk yg dagang di pinggir jalan. sampai2 arus macet setiap hari. apa tindakan bapak?????