Siantar, hetanews.com - Perencanaan pembangunan daerah tak bisa dilakukan hanya secara sektoral tetapi harus juga mempertimbangkan wilayah secara regional, misalnya antar kabupaten atau kota dalam satu kawasan. Artinya, harus ada kolaborasi daerah yang berbatasan untuk saling mendukung pembangunan sesuai potensi masing-masing.

Meski ada batas-batas layanan administrasi tiap daerah, tetapi jangan sampai mengganggu masuknya investasi pada wilayah satu kawasan karena ego masing-masing.

Karena itu lah, Divisi Penelitian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) bersama Perwakilan BPK Sumatera Utara dari Medan menggelar serangkaian Forum Group Diskusi (FGD) guna mengetahui lebih dekat bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan di daerah dilakukan serta sejauh mana kendala yang dihadapi, Selasa pagi (2/2) di Ruang Data Balai Kota Siantar.   

Dalam pemaparannya, Ketua Tim BPK-RI, Dwi Sabardiana MA mengatakan, pihaknya bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara (USU) telah melakukan serangkaian kajian ilmiah dengan membangun FGD. Di Sumatera Utara, ada tiga kota yang menjadi fokus kajian BPK yakni Siantar, Binjai dan Langkat.

“Dengan FGD ini, kita akan mencoba mamadukan antara teori, konsep dan kajian-kajian ilmiah yang nantinya bisa disinergikan dengan perencanaan pembangunan, sehingga semakin banyak aspirasi rakyat yang diakomodir dalam pembangunan. BPK juga siap memberikan pendapat dan masukan tentang metodologi perencanaan pembangunan khususnya menyangkut isu-isu strategis nasional,” ujarnya. 

Dalam pertemuan yang dihadiri Sekda Donver Panggabean, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda serta sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, Penjabat (Pj) Wali Kota, Jumsadi Damanik memaparkan sejumlah rencana pembangunan. Menurutnya, Siantar sebenarnya sangat potensial secara ekonomi karena berada di tengah Kabupaten Simalungun yang dikelilingi perkebunan.

Kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun serta Pelabuhan Kuala Tanjung di Batubara, serta destinasi wisata Danau Toba di Parapat maupun Samosir sangat memberi manfaat bagi Siantar. Untuk itu, Siantar harus mempersiapkan diri melalui perencanaan yang terprogram secara berkesinambungan.

“Hanya saja, konsep perencanaan dengan operasional pembangunan kita sering terbentur karena kita masih fokus pada tahap menjalankan peraturan, belum pada tataran pencapaian pembangunan maksimal. Apalagi, tahap perencanaan kita sering bersamaan dengan tahap pelaksanaan yang mengakibatkan banyak proyek pembangunan terlambat. Padahal pada sisi lain, publik menginginkan agar pembangunan bisa cepat dilaksanakan agar hasilnya dapat segera dinikmati masyarakat,” ujar Kepala Bappeda, Reinward Simanjuntak saat memberikan pemaparan singkatnya.