Siantar, hetanews.com - Candra alias Asuh, Pengusaha UD Kilang Padi Simarimbun yang beralamat di Jalan Parapat, km 5 Siantar terancam akan hukuman pidana setelah menyodorkan surat pengunduran diri kepada 14 karyawannya.

Adapun tujuan pengusaha dalam menyodorkan surat pengunduran diri menurut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Siantar, agar pengusaha lepas tangan untuk memberikan pesangon terhadap karyawannya tersebut.

Karena merasa dizolimi oleh pemilik sekaligus pengusaha kilang padi tersebut, ke 14 karyawan yang mendapatkan sodoran surat pengunduran diri ke DPC SBSI Siantar, Minggu (24/01/2016) agar mendapatkan perlindungan, keadilan dan bisa melakukan mediasi kepada pengusaha tempat mereka bekerja.

Tomian Aritonang salah seorang karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun dan diberikan surat pengunduran diri tersebut mengatakan kalau awalnya dia menandatangani surat pengunduran diri karena disodorkan untuk mempercepat jamsosteknya keluar. Ternyata hal tersebut hanya delik dari pengusaha. Karena setelah mereka ngadu ke SBSI baru ada surat pemanggilan kerja lagi.

“Aku dapat info dari Johan pas tanggal 31 Desember lalu kalau kami yang 14 orang tidak lagi menjadi karyawan, tetapi hanya sebagai buruh harian lepas (BHL). Makanya kami ngadu, tapi setelah kami ngadu ke SBSI, kenapa baru ada surat pemanggilan kerja,” ujarnya kesal di pertemuan mediasi antara 14 karyawan dengan pengusaha dan SBSI sebagai penengah.

SBSI menyimpulkan tindakan pengusaha dalam menyodorkan surat pengunduran diri tersebut sudah melanggar UU ketenaga kerjaan no 13 tahun 2003 pasal 150,151,152,153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 189, 184.

“Adanya hukuman pidana dan ganti rugi terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam pasal 167 dan UU no 2 tahun 2000 tentang pemutusan hubungan ketenaga kerja. Serta PP no 81 tahun 1981 tentang perlindungan kepada kaum pekerja/buruh dan tentang HAM yang tertuang dalam UU no 98 tahun 1949 dan UU no 39 tahun 1999,” ujar ketua SBSI Maurit Siahaan didampingi Fransiskus Silalahi.

Setelah mendengarkan tuntutan tersebut, pengusaha melalui kuasa hukumnya Tarigan meminta waktu sampai Rabu (03/02/2016) untuk mempelajari segala berita acara tuntutan ke 14 karyawan tersebut dan juga meminta agar permasalahan ini tetap bisa dicarai jalan keluar melalui musyawarah.