Tebingtinggi, hetanews.com - Diduga kuat Dinas Pertanian (Distan) Kota Tebingtinggi menyalurkan kerambah pembesaran ikan asal jadi, mulai dari penentuan kelompok tani hingga pengadaan material berupa kerambah siap pakai berikut bibit ikan.

Kecurangan oknum tertentu di Distan disinyalir mulai dari cara yang culas menentukan kelompok tani penerima kerambah dan bibit ikannya hingga pengurangan ukuran material / bahan pembuat kerambah, berupa rangkaian plat besi yang tidak seperti dianjurkan dalam spek pekerjaaan.

Kerambah Jaring Apung ( KJA) yang berfungsi sebagai tempat bergantungnya kantong jaring dan landasan rakit untuk jalan pengawasan. Kerangka ini dibuat dari plat besi dan besi ‘L’  atau yang biasa disebut batang besi siku. Kenyataannya KJA yang merupakan bantuan dari Distan ternyata pengerjaannya diserahkan kepada pihak ketiga sepertinya hasilnya tidak maksimal.

Bentuk KJA berbentuk bujur sangkar, ada juga yang persegi panjang. Dari pengamatan banyak pihak KJA yang dibuat memiliki ukuran sepertinya sengaja dikurangi oleh oknum tertentu.

Kondisi ini memaksa, Ketua DPD LSM Torpedo D Djambak angkat bicara, saat ditemui wartawan di kediamannya, Selasa (12/1/2016) usai meninjau proyek KJA milik Distan Tebingtinggi yang sudah di serahkan ke masyarakat Kelurahan Brohol.

“Sepertinya tujuan dari pemberian bantuan KJA untuk pemeliharaan ikan air tawar selain untuk usaha memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat juga dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi,” sebut Djambak.

Menurutnya, untuk merangkai KJA diperlukan ukuran kerambah yang mampu mempengaruhi produktivitas budi daya dengan padat tebar yang sama per m3. Bila ruang hidup ikan di perkecil dan tidak berkualitas ini juga akan mempengaruhi pemasangan jaring yang mana fungsi jaring sebagai wadah untuk kegiatan budi daya ikan.

Djambak meminta pihak terkait seperti DPRD, aparat penegak hukum dan Inspektorat Kota Tebingtinggi untuk melakukan investigasi lapangan terkait dugaaan penyalah gunaan wewenang di Distan dalam pengadaan kerambah bagi petani dan peternak ikan itu. 

“Pihak Inspektorat, tolong jangan ‘tidur’ saja, hampir semua penyalah gunaan wewenang di setiap instansi di Pemko Tebingtinggi lepas dari pengamatan mereka, permainan macam apa ini,” sebut Djambak kesal.

Dirinya mengkhawatirkan program pemberian bantuan yang bersumber dari dana APBD Pemko Tebingtinggi ini hanya sekedar  ‘hajatan’ setelah semua terealisasi, pengawasan dan pembinaan lebih lanjut tidak dilakukan pihak Distan.

Belum ada keterangan resmi dari instansi terkait, seputar masalah yang menjadi tudingan pihak LSM di Kota Tebingtinggi. Saat dihubungi, Kadis Pertanian Tebingtinggi, Marimbun Marpaung, menurut salah seorang PNS yang ditemui, menuturkan bersangkutan sedang keluar karena urusan dinas.