HETANEWS

Tanggungjawab KPU Siantar Terhadap Penundaan Pilkada? Ada Milyaran Uang Tercuma-Cuma

Ketua LSM HRI Horas Sianturi saat berorasi di depan kantor DPRD Siantar.

Siantar, hetanews.com- Sekitar Puluhan massa Lembaga Swadaya Masyarakat mendatangi kantor KPUD Siantar dan kantor DPRD, guna mempertanyakan akibat penundaan pilkada, ada apa dengan kinerja KPUD Siantar.Rabu (23/12/2015).

Jalannya Aksi damai dikordinatori Harlin Malindo Sinaga digelar di kantor KPUD, Jalan porsea, Siantar Barat,namun hanya Sekretaris KPUD yang menerima Kedatangan para unjuk rasa. Lalu, berlanjut kekantor DPRD Siantar, kembali para unjuk rasa hanya diterima Pimpinan DPRD, Eliakim Simanjuntak dan  Timbul Lingga.

Dalam orasi demonya, mereka datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Rakyat Indonesia (LSM HRI) mempertanyakan apa penyebab pilkada ditunda? lalu bagaimana pertanggungjawaban anggaran  15 Milyar yang dianggap dipergunakan secara cuma-cuma oleh KPUD, dan kapan pilkada siantar akan dilanjutkan.

"Kami sangat menyayangkan sikap KPUD siantar tanpa informasi jelas pilkada ditunda, dan akibat dari penundaan juga belum tahu percis seperti apa. Dan uang Milyaran rupiah hilang secara cuma-cuma. Lalu mana tanggungjawab KPUD, kalau mereka tidak sanggup menjadi penyelenggara dan jelas-jelas saat ini merugikan negara dipecat saja," tutur Harlin.

Ditambahkan Horas Sianturi Ketua LSM HRI, menurutnya pilkada yang akan diselenggarakan KPUD terkesan mendadak, tanpa persiapan yang matang. "Jika memang benar pilkada akan dilaksanakan tahun depan, KPUD juga harus komitmen jangan mengulangi kesalahan kedua. Harus benar-benar preventif," jelasnya, di depan kantor DPRD.

Ketua DPRD, Eliakim Simanjuntak berjanji akan tetap mengawasi kinerja KPUD dalam hal buggeting dalam pelaksanaan pilkada mendatang. "DPRD akan lakukan selalu pengawasan terkait kinerja-kinerja KPUD terkhusus dalam penggunaan anggaran," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris KPUD Hermanto Panjaitan akan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa kepada komisioner KPUD yang sedang mengikuti konsultasi di KPUD Provinsi Sumatera Utara.

Penulis: tom. Editor: ebp.