HETANEWS.COM

Dalam KUA PPAS ada 7 Program Dishubkominfo Siantar, di RKA hanya Dua Program

Siantar, hetanews.com- Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Siantar Tahun Anggaran (TA) 2016 antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan komisi DPRD, dalam rapat Dinas Perhubungan dan Komunikasi (Dishubkominfo) bersama mitranya yakni Komisi III DPRD Siantar, Selasa (22/12) di ruang komisi III.

Dalam pembahasan ada hal yang tak wajar ketika Dishubkominfo datang membawa Rencana Kerja Anggaran (RKA) mereka di tahun 2015, RKA yang mereka bawa tak sesuai dengan KUA PPAS.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh wartawan dari beberapa anggota DPRD bahwa dalam KUA PPAS, Dishubkominfo mengajukan 7 Program Prioritas, yakni Program Pembangunan Prasarana fasilitas pembangunan, program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan prasarana fasilitas LLAJ, Program Peningkatan Pelayanan Pembangunan, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, program pengendalian dan pengamanan lalulintas, program peningkatan kelaiakan pengoprasian kendaraan bermotor, program pengembangan informasi dan informatika.

Namun dari 7 program dari KUA PPAS tersebut, hanya ada 2 yang masuk dalam RKA program prioritas yang dibawa oleh Dishubkominfo, yakni program pengendalian dan pengamanan lalulintas dan program peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor dan tiga program lain, yakni program pelayanan perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sumber daya aparatur tidak ada dalam KUA PPAS.

Serta ada tiga program yang baru tetapi tidak sesuai dalam KUA PPAS yakni program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Dalam rapat tersebut terjadi perdebatan antara DPRD dengan Dishubkominfo, sebab menurut DPRD jika hal tersebut menyalahi aturan, karena RKA harus sesuai dengan KUA PPAS, akhirnya Kadishubkominfo Posma Sitorus meminta untuk menunda pembahasan hingga mereka memperbaiki RKA tersebut.

Melalui perdebatan yang cukup alot akhirnya Posma meminta tambahan waktu hingga 2 hari kepada DPRD Siantar, atas permintaan tersebut Ketua Komisi III Hendra Pardede menskors pembahasan hingga waktu yang diminta oleh Posma.

Namum hal ini jugs menarik sebab penambahan waktu tersebut adalah tanggal 24 yang merupakan hari libur Nasional, untuk itu kemudian wartawan menanyakan langsung kepada Posma terkait hal tersebut namun Posma enggan menjawab wartawan.

Tampak Posma dengan dahi yang berkerut tiba-tiba langsung mengajak bawahannya untuk bersama-sama menemui Dinas Pendapatan pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk berkoordinasi. "Ke DPPKAD lah kita biar koordinasi, engga apa-apalah lembur kali ini," ucapnya sambil berlalu yang diikuti oleh bawahannya.

Penulis: tom. Editor: ebp.