Simalungun, hetanews.com - Sejak dikeluarkannya putusan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Bupati Simalungun, Zulkarnain Damanik pada Januari 2013 hingga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, pada Juni 2013, hingga kini putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) RI, belum juga turun.

Hal tersebut diakui oleh Panmud Pidana Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, Mainizar, Kamis (17/12/2015). Dia menuturkan, pihaknya belum ada menerima pemberitahuan putusannya dari Pengadilam Tipikor Medan.

“Seharusnya, semua pemberitahuan putusan perkara hingga kasasi harus disampaikan melalui PN setempat untuk disampaikan kepada jaksa selaku eksekutor," terang Mainizar.

Dijelaskan, sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan dengan denda Rp 50 juta terhadap Zulkarnain atas kasus tindak pidana korupsi dana insentif ajudan Bupati pada, pada Januari 2013.

Kemudian, jaksa yang sebelumnya menuntut agar Zulkarnain dihukum 6 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta atau subsidair 5 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun, masih di tahun yang sama pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi justru menguatkan putusan Pengadilan Tipikor.

Merasa tidak puas, jaksa langsung mengajukan kasasi ke MA RI atas putusan tersebut. Namun, hingga 2 tahun lebih berlalu, putusan kasasi tersebut belum juga turun.

Terpisah, Humas PN Simalungun David P Sitorus SHMH, sebelumnya menyebutkan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama biasanya selama 5 bulan dan di tingkat banding 3 bulan. Namun, di tingkat kasasi, sampai saat ini belum ada diatur jangka waktu penyelesaian setiap perkara kasasi.

"Kalau di tingkat kasasi ke MA belum ada jangka waktu paling lamanya," terang David.