Siantar, hetanews.com- Menanggapi aksi demo yang dilakukan oleh buruh di Dua Perusahaan PT KMB dan PT MDR, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadinsosnaker) Siantar Poltak Manurung mengatakan, berdasarkan jawaban dari pemeriksaan, perusahaan mengaku telah memberikan kewajibannya seperti apa yang telah dituntut oleh buruh.

"Inikan aksi lanjutan dari apa yang mereka tuntut di DPRD kemarin, dan kita telah menurunkan pengawas kita perusahaan tersebut, serta telah meminta jawaban dari perusahaan terhadap nota pemeriksaan kita, nah jawaban itu maksimal diberikan 7 hari, dan memang pas ini waktunya 7 hari jawaban sudah kita terima.

Ini yang kita sampaikan kepada buruh, tetapi mereka menuntut agar pihak dinsosnaker Siantar menghadirkan pihak perusahaan, dan kita telah menghubungi pihak perusahaan, namun kita tidak bisa menghadirkan pihak perusahaan karena mereka menyatakan telah memberikan nota jawaban," kata Poltak, di ruang kerjanya, Selasa (27/10).

Masih kata Poltak, berdasarkan jawaban yang diberikan oleh perusahan, yakni mengenai upah di hari libur, perusahaan mengaku telah membayarkan hal tersebut. "Mereka (Pihak perusahaan) telah membayarkan upah hari libur resmi dan mereka juga melampirkan tanda terima para pekerja yang menerimanya.

Begitu juga kekurangan lemburnya mereka telah bayarkan, begitu juga kepada cuti hait, mereka juga telah mensosialisaikan kepada pekerja wanita dari perusahaan tersebut, begitu juga masalah kebebasan berserikat, bahwa diperusahan ini sudah ada dua serikat pekerja, masalah PKWT (pekerjaan Dengan Waktu Tertentu) mereka juga sudah tindak lanjuti, seusai dengan Undang-undang nomor 13, tetapi kita akan menindak lanjuti secara tertulis," jelas Poltak.

Kata Poltak lagi, mengenai pemberhentian buruh, Dinsosnaker saat ini sedang berusaha agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. "Kita dari pemerintah berupaya jangan sampai timbul masalah pemutusan hubungan kerja.

Tapi, ini semua tergantung kepada pihak perusahaan, kita tidak bisa memaksakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, karena itu merupakan masalah interen perusahaan, apabila mereka harus melakukan PHKnya, mereka juga harus sesuai dengan Undang-undan nomor 2 tahun 2004 tentang persoses penyelesaian hubungan industrial," sebutnya.

Lanjutnya, setelah pertemuan di DPRD beberapa waktu lalu, buruh dan perusahaan melakukan pertemuan untuk mencapai kesepakatan, namun kata Poltak, jika tidak terjadi kesepakatan, maka salah satu pihak dapat menyampaikan hal tersebut kepada Dinsosnaker. “Dasar pengaduan mereka, kita akan memanggil berbagai pihak dengan bantuan dari mediator," ujar Poltak.

Namun Kata Poltak, hingga saat ini Dinsosnaker belum mendapatkan apa hasil dari pertemuan antara buruh dengan pihak perusahaan. "Sampai saat ini, mereka belum menyampaikan kepada kita, itu yang kita sampaikan kepada mereka (buruh) agar melakukan pengaduan sehingga Dinsosnaker dapat memanggil," katanya.

Untuk PT MDR, kata Poltak, dia meminta agar melakukan pengaduan kepada Dinsosnaker, sehingga Dinsosnaker dapat memanggil pihak perusahaan. "Kita sudah jelaskan, tolong dibuat surat pengaduan itu, jika itu dilakukan, hari ini juga kita akan memanggil berbagai pihak," kata Poltak.

Poltak juga menyebutkan berdasarkan keterangan dari pihak perushaan PT MDR, mereka telah memberikan kewajiban mereka kepada buruh. "Secara tertulis kita sudah terima dari PT MDR, bahwa khusus untuk yang 12 orang ini, mereka melakukan pemutusan hubungan kerja dengan memberikan hak mereka (Buruh) sebesar dua kali seperti peraturan Mentri Tenaga Kerja.

Tetapi memang berdasarkan pengakuan dari pekerja, ternyata belum dilakukan oleh perusahaan, makanya kita mintakan untuk memberikan surat pengaduannya kepada kita agar kita tindak lanjuti," tutup Poltak.