Siantar, hetanews.com- Buruh di Siantar kembali mendapat perlakuan semena-mena dari perusahaannya. Hanya karena berunjuk rasa menuntut haknya, 12 buruh PT Medan Distribusindo Raya  (MDR) dipecat.

Baginda Siregar selaku Ketua Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SB di PT MDR ketika mendatangi kantor DPRD Siantar bersama puluhan buruh, Senin (5/10/2015) menjelaskan, karena hak-hak mereka tak dipenuhi perusahaan, maka pada 27 Juli 2015 kemarin para buruh menggelar aksi mogok di sekitar lokasi PT MDR di Jalan Medan Km 6,5.

Setelah 4 hari menggelar aksi mogok, Dinsonaker Siantar datang menengahi hingga para buruh kembali bekerja dengan syarat setelah aksi mogok, tidak ada aksi balasan dari perusahaan ke karyawan. 

Hanya saja, setelah 4 bulan kemudian tepatnya 1 Oktober, pihak perusahaan ingkar dan mem-PHK 12 karyawan dengan alasan ada disharmonisasi antara 12 karyawan itu dengan perusahaan. Hari itu pihak perusahaan langsung menawarkan angka pesangon yang akan mereka bayarkan kepada karyawan yang dipecat.

"Untuk karyawan dengan masa kerja 2 tahun diberi pesangon 1 bulan gaji, dan untuk karyawan dengan masa kerja17 tahun diberi pesangon sebesar 8 bulan gaji. Tapi kami tak terima,"tambah Baginda yang ikut dipecat.

Keesokan harinya, managemen perusahaan kembali memanggil 12 karyawan dan kembali menawarkan angka pesangon yang sama. "Kami dipanggil lagi untuk menanyakan apakah kami sudah setuju, tapi kami tolak, karena alasan disharmonisasi terlampau mengada-ngada.

Perusahaan juga telah melanggar kesepakatan yang diadakan serikat buruh dengan manajemen yang disaksikan oleh dinas tenaga kerja, di mana disebutkan, setelah aksi mogok, tidak ada aksi balasan dari perusahaan ke karyawan. Selain itu, kami menolak karena angka yang ditawarkan jauh dari ketentuan yang berlaku," terangnya.

Namun, tambah Baginda Siregar tetap berkeras menyatakan terhadap PHK 12 orang ini, mereka tak mau bernego lagi dan menyatakan keputusan itu sudah final. "Tetapi kami tetap menolak mendandatan Namun, tambah Baginda Siregar tetap berkeras menyatakan terhadap PHK 12 orang ini, mereka tak mau bernego lagi dan menyatakan keputusan itu sudah final. "Tetapi kami tetap menolak mendandatangani surat pemecatan,"ucapnya.

Hal itulah yang mendasari mereka mendatangi kantor DPRD Siantar. "Kami datang ke sini dengan harapan anggota dewan mau memperhatikan nasib kami. Kami berharap DPRD mau memfasilitasi agar tindakan semena-mena perusahaan tidak terjadi lagi pada karyawan lainnya,"ujarnya.

Sementara Ketua Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Ramlan Sinaga, yang mendampingi buruh mengatakan, apa yang dilakukan PT MDR yakni mem-PHK harua  batal demi hukum, karena untuk mem-PHK karyawan  harus terlebih dahulu melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). "Lagipula, PHK secara sepihak dengan alasan disharmonisasi juga  tidak ada diatur dalam undang'undang tenaga kerja," tambah Ramlan.

Atas tindakan semena-mena PT MDR yang bergerak sebagai distributor sabun dan makanan ringan itu, pihaknya kata Ramlan akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Siantar pada 7 Oktober mendatang.