SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Tampaknya kinerja Polsek Bangun dibawah naungan Polres Simalungun tak serius menangani sejumlah perkara. Pasalnya, sejumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirim ke Jaksa dikembalikan.

Terungkap, ketika hetanews mempertanyakan kepada pihak Kejaksaan Negeri Simalungun dimana jumlah SPDP banyak, tapi perkara yang disidangkan sangat minim. Salah satunya, seperti kinerja Polsek Bangun yang mengirimkan SPDP tapi setelah 60 hari berkas tak diserahkan ke Jaksa.

"Ada apa dengan Polsek Bangun?, karena pihaknya tidak menjelaskan alasan mengapa kepolisian urung mengirimkan berkas ke jaksa.

Kajari Simalungun Irfan Hergianto melalui Kasi Pidum yang dikonfirmasi hetanews, Rabu (7/2/2024) menjelaskan ada 2 SPDP yang dikembalikan ke Polsek Bangun. Karena sejak SPDP diterima 30 hari kemudian, jaksa penyidik telah melayangkan surat terkait tindak lanjut kasus dan tidak ditanggapi hingga 30 hati ke depannya lagi.

"Jadi sudah 60 hari sejak SPDP kami terima, karena tidak mendapat penjelasan dari penyidik maka SPDP kita kembalikan," tegasnya.

SPDP yang dikembalikan kepada Polsek Bangun kata Kasi Pidum, atas nama tersangka Santo yang disebut sebagai penyedia tempat perjudian sabung ayam. Ia ditangkap pada Minggu, 23 Agustus 2023 di areal perladangan milik tersangka di Huta Sidomakmur Kampung Jeruk Nagori Laras Kecamatan Siantar.

Juga SPDP atas nama tersangka Roni Pangihutan Sitinjak yang ditangkap karena kasus penganiayaan di Jalan Durian Nagori Lestari Indah Kecamatan Siantar.

Edi Sihombing SH, seorang pengacara dan juga tokoh muda Siantar menanggapi hal tersebut sebagai reputasi tidak baik Polsek Bangun. Seyogianya, jika memang perkara itu dihentikan atau di SP3 kan harus tetap berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.

"Mereka (Polsek) kan telah mengirim SPDP, jadi jika dihentikan harus juga diinformasikan atau menyampaikan surat pemberitahuan kepada kejaksaan bahwa kasusnya dihentikan. Jangan diabaikan keberadaan jaksa," jelasnya.

Seperti kasus perjudian tanya Edi, ada apa dengan Polsek Bangun, kok bisa kasus perjudian tidak diteruskan ke proses hukum selanjutnya ke persidangan?.

Dalam hal ini, Polsek Bangun dinilai tidak transparansi melakukan penegakan hukum. "Terkesan ada yang ditutup tutupi," ungkapnya.