JAKARTA, HETANEWS.com - Survei Nasional Charta Politika Indonesia dari hasil surveinya menyimpulkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat tergolong baik, berada pada angka 75.5%.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat ini terdapat tren penurunan sejak bulan Mei 2023. Pada beberapa sektor yang ditanyakan, secara umum penilaian publik tergolong cukup baik. Seperti Penilaian mengenai kondisi ekonomi berada di atas 60%.

Penilaian terhadap kondisi penegakan hukum juga tergolong baik, sedangkan penilaian terhadap kondisi pemberantasan korupsi, masih berada di bawah 60% dan merupakan sektor dengan penilaian terendah dari publik.

Sedangkan dalam hal pengetahuan yang berkaitan dengan Pemilu yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang, tingkat pengetahuan berada pada angka 88.3%. Hal ini mengindikasikan tingkat pengetahuan publik terhadap Pemilu 2024 sudah merata.

Dimana Mayoritas publik juga sudah mengetahui bahwa Pilpres dan Pileg 2024 akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto cukup ketat bersaing pada pilihan tertinggi publik terkait calon Presiden.

Elektabilitas keduanya terpaut cukup jauh di atas Anies Baswedan. Tingkat undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihannya) sudah terbilang rendah, berada di bawah 5%.

Hal yang sama juga terlihat pada pilihan publik terkait calon Wakil Presiden, dimana Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pilihan tertinggi di atas Muhaimin Iskandar.

Secara berpasangan, Ganjar Pranowo - Mahfud MD menjadi pilihan tertinggi, diikuti Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

Secara umum belum terlihat adanya faktor daya ungkit yang cukup signifikan dari calon Wakil Presiden terhadap calon Presiden yang didampinginya.

Pada pilihan partai politik, PDIP dan Gerindra menjadi pilihan tertinggi publik. Diikuti berikutnya secara berurutan oleh Golkar, PKB, Nasdem dan PKS. Sementara partai-partai lainnya, masih memiliki elektabilitas di bawah 5% pada survei kali ini.

Survei Nasional Charta Politika Indonesia terhadap Peta Elektoral Peta Elektoral Pasca Putusan MK dan Pendaftaran Capres - Cawapres, dengan Survei yang dilakukan pada tanggal 26 – 31 Oktober 2023, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2400 responden, yang tersebar di 38 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.0%) pada tingkat kepercayaan 95%.

Pada survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei-survei nasional yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia sebelumnya.

Beberapa temuan yang diperoleh adalah:

1. Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat tergolong baik, berada pada angka 75.5%. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat ini terdapat tren penurunan sejak bulan Mei 2023.

2. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto cukup ketat bersaing pada pilihan tertinggi publik terkait calon Presiden. Elektabilitas keduanya terpaut cukup jauh di atas Anies Baswedan

3. Pilihan publik terkait calon Wakil Presiden, Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pilihan tertinggi di atas Muhaimin Iskandar

4. Secara berpasangan, Ganjar Pranowo - Mahfud MD menjadi pilihan tertinggi, diikuti Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.

5. Pada pilihan partai politik, PDIP dan Gerindra menjadi pilihan tertinggi publik. Diikuti berikutnya secara berurutan oleh Golkar, PKB, Nasdem dan PKS. Sementara partai-partai lainnya, masih memiliki elektabilitas di bawah 5% pada survei kali ini

6. Sebanyak 62.3% responden menyatakan tahu pemberitaan mengenai keputusan MK terkait batasan usia Cawapres. Dari jumlah tersebut, 49.9% responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden

7. Sebanyak 48.9% responden menilai Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi calon Wakil Presiden 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas menilai bahwa Gibran masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik (55.4%).