SIANTAR - Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Komisariat (EK) Universitas Simalungun (USI) Pematang Siantar menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pendidikan dan pemerintahan, dengan persyaratan tanpa atribut kampanye dan harus mendapat izin.

Arya selaku Ketua EK LMND USI menilai, putusan itu menimbulkan dilema terhadap lembaga pendidikan, sebab kecenderungan transaksional bakal terjadi apabila kampus dijadikan tempat berkampanye.

Transaksional, kata Arya, karena kondisi perpolitikan yang terbangun saat ini bukan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, melainkan praktik politik uang apalagi jelang pemilihan umum.

"Menurut saya ini dikatakan dilema, karena memang budaya politik kita yang terbangun sampai saat ini belum mencerminkan budaya edukasi kepada masyarakat, tetapi kecenderungannya lebih ke arah transaksional,” kata Arya dalam keteranganya, Rabu (23/8/2023).

Di samping itu lembaga pendidikan sebagaimana kampus adalah wadah akademik yang seharusnya bersikap netral. Ia khawatir kampus akan dipengaruhi oleh kekuasan rezim politik tertentu.

“Dan hal ini akan menjadi ketakutan, yang mana kita ketahui bersama para pendidik seyogyanya bersikap netral, sehingga terbebas dari pengaruh kekuasaan politik tertentu,” katanya.

Masih kata Arya, kampus maupun perguruan tinggi berpotensi mengalami polarisasi yang kemudian berdampak pada terkontaminasinya dunia pendidikan oleh kepentingan politik praktis, sehingga nilai nilai saintifik yang menjadi roh dunia pendidikan akan ditinggalkan.

“Apalagi secara teknis, sistem atau aturan untuk memperbolehkan digunakannya fasilitas negara dan pendidikan dijadikan satu, yaitu untuk melakukan kampanye politik," ucap Arya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 15 Agustus 2023.

Dilansir KOMPAS.com, MK mengabulkan gugatan pemohon terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Larangan kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah tercantum tanpa syarat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Namun, pada bagian Penjelasan, tercantum kelonggaran yang berbunyi,

“Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Foto bersama penutupan pendidikan dasar LMND Pematang Siantar, Rabu 12 Juli 2023.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, bagian Penjelasan itu tidak berkekuatan hukum mengikat karena menciptakan ambiguitas. Jika pengecualian itu diperlukan, maka seharusnya ia tidak diletakkan di bagian penjelasan.

Sebagai gantinya, pengecualian itu dimasukkan ke norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, kecuali frasa "tempat ibadah".

"Sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, '(peserta pemilu dilarang, red.) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu'," bunyi putusan itu.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa pengecualian tersebut sudah diatur sejak UU Pemilu terdahulu.

Baca Juga: Kalangan Aktivis, Dosen dan Pengacara Jadi Pembicara di Pendidikan LMND Siantar