SIANTAR, HETANEWS.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar yang membawahi 8 Kabupaten/ Kota terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan stakeholder dalam pengendalian inflasi.

Rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Simalungun berlangsung di ruang rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia jalan H Adam Malik Siantar, Selasa (22/8/2023).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Muqorobin menyampaikan jika dampak elnino di Simalungun perlu dimitigasi. Pada periode elnino kuat di tahun 2015, produksi padi di Sumatera Utara tercatat menurun, disisi lain periode elnino lemah pada tahun 2019, produksi padi di sumatera Utara tercatat terkontraksi sebesar -8,30%.

Muqorrobin menyampaikan, penanganan elnino kuat di tahun 2015 menjadi contoh positif, dimana elnino di tangani lebih intensif dibandingkan tahun 2019.

Sementara itu, Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga diwakili Sekda Esron Sinaga menjelaskan beberapa program kerja untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Simalungun, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Pengendalian inflasi melalui 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Dengan upaya konkrit, yaitu melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.

"Pengendalian inflasi di daerah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Melalui rapat koordinasi TPID Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual yang dilaksanakan setiap Senin langsung oleh Mendagri," katanya.

Bahkan dalam waktu dekat Pemkab Simalungun akan melaksanakan launching pembangunan pasar induk, untuk mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Simalungun.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Simalungun dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang peran Polres Simalungun dalam pengendalian inflasi di kabupaten Simalungun.

"Faktor ekonomi salah satu faktor yang berpengaruh dalam menentukan Kamtibmas yang aman dan kondusif atau bahkan terganggu,"kata Ronald.

Pihaknya (Polres) juga tetap mengikuti rakor (rapat koordinasi) dan bergabung dalam TPID, membentuk Satgas pangan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan dan pengendalian harga.

"Selain itu, Polres Simalungun juga membentuk satgas BBM untuk memastikan kegiatan distribusi berjalan lancar dan mencegah penyalahgunaan, menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, pendampingan dan pengamanan bantuan sosial dari pemerintah," jelasnya dihadapan peserta rapat yang dihadiri Kajari Simalungun Irfan Hergianto, Asisten Perekonomian Ramadhani Purba, Kepala BPS Syawaludin Naibaho, perwakilan Bulog Nico Raymond.