JAKARTA, HETANEWS.co m -Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyayangkan Anies Baswedan yang dinilai oleh Bina Marga Kementerian PUPR salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gilbert menilai harusnya Anies Baswedan meminta maaf usai salah baca data.
"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).
"Anies sepatutnya minta maaf tentang salah data pembangunan jalan," kata Gilbert.
Gilbert menilai aneh ketika Anies justru menyalahkan media usai salah membaca data BPS. Dia menyebut Anies harusnya mempertanyakan dan memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikan ke publik.
"Yang terjadi malah menyalahkan media Katadata sebagai sumber informasinya. Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut, karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut," jelasnya.
"Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tidak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia. Artinya menjadi aneh kalau langsung menggunakan data tersebut karena tidak sesuai akal sehat," lanjutnya.
Lebih lanjut, anggota DPRD DKI Jakarta ini juga menilai Anies sebetulnya tidak patut membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Dia beralasan, ketika Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies justru mempersempit jalan dengan melebarkan trotoar.
"Anies sendiri tidak patut menyatakan hal tersebut, karena yang dilakukan di Jakarta adalah mempersempit jalan dengan memperlebar trotoar dan mengambil jalan yang ada untuk jalur sepeda. Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebijakan ngawur mempersempit jalan ini. Selain itu yang dilakukan Anies di Jakarta adalah mengganti nama jalan, dan membangun tugu bamboo, sepeda dan sepatu," tuturnya.
Profesor dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini pun mengaku aneh, Anies Baswedan sampai saat ini tidak pernah meminta maaf usai salah baca data. "Pada saat berkata soal adu gagasan, menjadi aneh kalau melihat data saja ngawur dan tidak minta maaf," imbuhnya.
Simak pernyataan PUPR di halaman berikutnya.
PUPR Sebut Anies Salah Baca Data BPS
Anies Baswedan mengkritik pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Jokowi masih kalah dengan era Presiden RI ke-6 SBY. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan Anies salah menginterpretasi data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Loh ndak juga. Jadi gini, data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah, sekian belas ribu kilometer itu," kata Hedy kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).
"Itu adalah perubahan status, dari jalan provinsi jadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu maksud data BPS. Jadi salah interpretasi data BPS," lanjutnya.
Hedy mengatakan penambahan jalan nasional dapat dilatarbelakangi oleh perubahan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Untuk itu, menurut Hedy, Anies salah jika menginterpretasikan data itu sebagai hasil pembangunan jalan baru.
"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah tahun 2000 sekian nanti ada SK (surat keputusan) baru, ini jalannya dari jalan provinsi jadi jalan nasional," terang dia.
"Jadi bukan pembangunan jalan baru itu. Baca lagi, BPS itu adalah perubahan status jalan, bukan hasil pembangunan jalan. Jadi salah, kalau menginterpretasikan (data) itu hasil pembangunan jalan," lanjutnya.
Hedy menyampaikan, penambahan jalan nasional di era SBY tak seluruhnya berasal dari hasil pembangunan jalan baru. Hal serupa terjadi di era kepemimpinan Jokowi.
"Jadi ini waktu zaman SBY kan nambah tuh jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih hasil pembangunan tapi sedikit. Zaman Jokowi juga sama, ada perubahan walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," kata Hedy.
