HETANEWS.com - Presiden Jokowi memiliki anak dan menantu yang juga menjadi pejabat di daerah. Uniknya lagi, itu terjadi di masa Jokowi masih menjabat.
Setelah Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution yang telah terjun ke politik, kini Kaesang juga digadang-gadang menjadi wali kota Depok. Ini yang kemudian disebut-sebut sejumlah pihak, Jokowi tengah memainkan politik dinasti.
Namun menurut Gibran, sang adik belum tentu akan maju dan bergelut di dunia politik praktis. Termasuk ke Pilwalkot Depok.
"Kaesang belum tentu, tunggu saja nanti," ujarnya kepada kumparan, Kamis (25/5).
Pengamat dan peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut, keberhasilan Gibran dan Bobby di panggung politik tak bisa lepas dari faktor momentum politik dan kesempatan yang luas.
Menurutnya, Jokowi adalah incumbent (petahana) dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Akhirnya publik juga meletakkan kepercayaan yang sama kepada Gibran dan Bobby.
"Soal momentum, Jokowi adalah petahana dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Sementara soal kesempatan, karena Jokowi populer dan resource-nya banyak," katanya kepada kumparan.
Namun, menurut Arya, politik dinasti tak selalu berhasil di Indonesia, terutama di tingkat lokal seperti yang terjadi pada sejumlah gubernur.
"Misalnya Kalimantan Barat, Pak Cornelis, beberapa kali di Kalbar itu mencalonkan anaknya, kalah. Di Sumsel, Pak Alex Noerdin 2 periode lalu mencalonkan anaknya, kalah. Begitu juga di Sulsel, ada keluarganya Yasin Limpo, kalah," ujarnya.
“Kalau anak presiden, bisa survive karena kesempatan politiknya lebih luas," pendapat Arya.
Secara hukum, politik dinasti tak dilarang di Indonesia. Namun, negara pernah mengatur larangan politik dinasti itu dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti pada 2015.
Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio pun mempertanyakan kepatutan anak Presiden Jokowi menjabat meski hal itu tak melanggar hukum.
Menurut dia, Jokowi menjadi orang pertama yang mempraktikkan politik dinasti seperti itu. Jokowi berbeda dengan penguasa-penguasa Indonesia sebelumnya.
"Bedanya, Sukarno enggak mempersiapkan PDIP buat Mega, Soeharto itu, Tutut jadi menteri (saat) umur kekuasaan dia ke-30 kalau enggak salah, SBY juga enggak mempersiapkan AHY jadi saat dia berkuasa," jelas Hendri.
Sementara Gibran dan Bobby — hingga Kaesang yang digadang-gadang — memegang posisi di saat Jokowi masih berkuasa menjadi petahana.
"Enggak ada yang nyamain Jokowi, Gibran, dan Bobby, maju saat dia berkuasa, boleh gak? Ya boleh, nggak melanggar undang-undang, tapi patut nggak? Kalau ditanya bahaya nggak, nanti semua banyak yang ngikutin, abuse of power-nya itu bahaya, rusaklah nanti memakan kekuasaan," pendapat Hendri.
Sumber: kumparan.com
