SIANTAR, HETANEWS.com - Mahasiswa dan Pemuda Siantar -Simalungun melakukan aksi unjuk rasa (unras) terhadap kinerja Walikota yang dianggap gagal memimpin kota Siantar, Senin (27/3/2023).

Kesatuan aksi mahasiswa dan pemuda tersebut berunjukrasa ke kantor Kejari Siantar, Polres, DPRD dan Pemko Siantar dengan membawa sejumlah poster dan pengeras suara.

Tidak adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif membuat kota Siantar kian carut marut. Dimana Walikota dr Susanti dalam setahun kepemimpinan dianggap gagal bahkan cenderung sarat masalah sehingga mengabaikan masyarakat Siantar.

"Sejak dilantik memimpin kota ini dr Susanti Dewayani, Sp.A tidak berhasil menyelesaikan polemik dugaan korupsi eks Plh Dirut PD PHJ, Pengangkatan/perpanjangan jabatan sewenang-wenang Dirut PDAM, Janji manis soal solusi kenaikan luar biasa NJOP yang mencekik, program LISA yang tak terealisasi, penurunan angka stunting yang tidak terlaksana, hingga carut marut mutasi pejabat di lingkungan pemko siantar dan buruknya komunikasi politik dengan lembaga terkait menjadi bukti akan lemahnya kepemimpinan Walikota Pematang Siantar," kata koordinator Unras saat membacakan statement nya.

Di Kantor Kejari Siantar, para pengunjuk rasa diterima Kasi Intel Rendra Yoki Pardede karena Kajari sedang melaksanakan tugas di Medan.

Rendra dihadapan massa menjelaskan jika pihaknya sudah menerima laporan dugaan pidana pemalsuan dokumen negara oleh Walikota dkk. Untuk itu, pihaknya kan menelaah dan mempelajari laporan pengaduan tersebut.

Mahasiswa dan Pemuda minta dilibatkan untuk turut andil memberikan masukan dan evaluasi kepemimpinan Walikota Pematangsiantar.

Walikota yang selalu absen menyikapi isu-isu strategis seperti ahli fungsi GOR. Finalisasi Ranperda RTRW, RPJMD, tata kelola kota, banyaknya terminal liar di pusat kota.

Maraknya pengemis dan gepeng yang tidak dibina dinas sosial, tidak adanya wakil walikota dan puncaknya adanya dugaan pidana pemalsuan dokumen negara oleh Walikota dkk yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Menurut pengunjukrasa, Carut-marut situasi Siantar juga karena absennya peran DPRD dan APH untuk memberikan check and balances dalam mengawasi pemerintahan.

"Hampir tidak dapat ditemui kinerja populis ke-30 Anggota DPRD selain kerja-kerja formal dan kehadiran mereka mengomentari isu-isu strategis di kota ini sehingga kami menyimpulkan Anggota DPRD, Kapolres dan Kejari juga gagal fungsi," ungkapnya.

Untuk itu melalui aksi tersebut, disampaikan kepada masyarakat Kota Siantar agar ikut mengevaluasi dan berpartisipasi memberikan perbaikan-perbaikan serta meminta pertanggungjawaban dr. Susanti Dewayani yang telah menjabat selama setahun.

Massa meminta Walikota dan Anggota DPRD untuk berefleksi diri sebagai pejabat, apa saja yang sudah dilakukan selama menikmati uang rakyat.

Optimalkan fungsi legislasi DPRD khususnya terhadap isu-isu strategis sehingga DPRD jangan terkesan mandul atau fokus kepada isu-isu proyek.