JAKARTA, HETANEWS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam berpandangan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri besar kemungkinan membahas pematangan suksesi kepentingan.

Menurut Umam, dalam pertemuan itu, bisa saja Jokowi mendiskusikan usul menduetkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Ketua DPR Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Di kesempatan itu, besar kemungkinan Jokowi mendiskusikan proposal pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Ganjar, Ganjar-Prabowo atau Prabowo-Puan kepada Megawati sebagai pemilik hak veto politik dalam pencapresan 2024 mendatang," kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (19/3/2023).

Menurut Umam, keputusan Megawati soal pencalonan presiden akan membuka terkuncinya komunikasi lintas koalisi yang selama ini tersandera sikap "kalem" PDI-P.

Lebih lanjut, ia berharap Megawati dapat menyampaikan sikap tegasnya kepada Jokowi terkait wacana penundaan Pemilu. Sebab, Umam menilai wacana tersebut tampak digulirkan oleh pihak-pihak yang berada di lingkaran Jokowi.

"Sikap tegas Megawati diharapkan bisa menghentikan manuver-manuver kekuatan itu, yang belakangan konon mensimulasi untuk mengamandemen konstitusi demi skema penundaan pemilu," kata Umam.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi dan Megawati bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (18/3/2023). Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan itu membahas berbagai persoalan bangsa yang sedang terjadi.

"Pertemuan kedua pemimpin membahas berbagai persoalan bangsa, termasuk membangun kesepahaman terhadap arah masa depan," ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Hasto menyebutkan kedua tokoh itu membicarakan agenda strategis terkait kebijakan luar negeri dan tantangan geopolitik. Dalam pertemuan itu, dibahas bagaimana agar penguasaan ilmu pengetahuan, riset dan inovasi bisa ditingkatkan serta mewujudkan kedaulatan pangan.

Hasto juga menambahkan, pertemuan itu tak lupa membahas hal yang paling krusial di tahun politik yaitu pelaksanaan Pemilu.

"Dalam pertemuan tersebut tentu saja dibahas berbagai hal penting terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024," ucap dia.

Sumber: kompas.com