SIANTAR - Nama Rizal dan Boy jadi olok olokan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pematang Siantar.

Massa menuding rezim kepemimpinan Wali Kota Susanti dan Anggota DPRD Siantar tidak serius menjalankan fungsinya, yang mengakibatkan warga kecewa dan kehilangan kepercayaan.

Pantauan di lokasi, Jumat 17 Maret 2023, massa turun ke jalan menenteng kertas karton putih bertuliskan nama Rizal dan Boy.

Bunyi tulisan dalam kertas itu cukup beragam. Paling mencolok antara lain ‘Aparat Penegak Hukum Periksa Rizal dan Boy’ dan ‘Rizal bukan Walikota Jangan Sok Jadi Walikota’.

Namun ada tulisan yang paling absurd dari itu yang bisa memunculkan persepsi publik yang beragam.

Deretan kalimat yang ditulis di kertas karton putih itu umpatan massa yang sudah jenuh dengan para pejabat di kota ini.

"Mereka ini memiliki peranan penting dan kita pertanyakan mereka ini siapa? ASN Bukan, APH bukan. Kami sudah jenuh,” kata salah seorang pengunjuk rasa.

Saat berorasi di depan Balaikota dan perkantoran DPRD nama itu jadi olok olokan para pendemo. Suara suara sumbang itu keluar dari mikrofon dan barisan massa.

“Jangan jadi mereka yang ambil kesempatan dan merasa menjadi walikota Pematang Siantar," teriak pendemo.

Koordinator aksi, Agus Butar-butar dalam orasinya menyatakan hak-hak dasar masyarakat Siantar telah dirampas oleh para pejabat.

Ia menyebut pejabat di Siantar tak profesional dan tak punya rasa malu bahkan tidak serius menjalankan fungsi sebagai lembaga eksekutif dan legislatif.

Dirinya mencontohkan Walikota Susanti telah mengabaikan tanggung jawab sebagai Kepala Daerah dan DPRD tidak serius untuk menjalankan fungsinya.

“Akibatnya, timbul rasa tidak percaya dari masyarakat kepada pimpinannya yang dimana tidak berjalan pelayanan publik dengan baik dan arogansinya pemimpin yang tidak menjalankan aturan,” ucapnya.

Massa Aliansi Masyarakat Siantar mengimbau masyarakat untuk mengawasi dan menilai Walikota Pematang Siantar yang dituding selalu mengabaikan peraturan.

Baca juga: Aliansi Masyarakat: Warga Kehilangan Kepercayaan Terhadap Wali Kota dan Anggota DPRD