SIMALUNGUN - Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Parapat pada 2022 tidak terserap dengan baik.

Diperkirakan sekitar Rp 500 Juta lebih anggaran BOK dari pagu Rp 800 Juta menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Hal itu terungkap saat Komisi IV DPRD Simalungun melakukan sidak ke Puskesmas Parapat pada akhir Januari 2023.

Seorang sumber internal Hetanews juga membeberkan sejumlah kejanggalan yang terjadi Puskesmas Parapat.

Dia menegaskan dana operasional itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Namun disinyalir Kepala Puskesmas kurang kompeten dalam menyusun program untuk memaksimalkan pelayanan.

Sumber membeberkan, BOK juga diperuntukkan untuk menguatkan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai Standar Pelayanan Minimal menuju Millenium Development Goals (MDGs).

Adapun SiLPA dari BOK tersebut: dana untuk upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan dana untuk upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) tersisah sebanyak 167.995.400,

Mantan pegawai Puskesmas ini menjelaskan, dana untuk perbaikan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi serta konsumsi pangan senilai Rp 134.700.000, tidak disalurkan.

Kemudian dana untuk Gerakan masyarakat hidup sehat tersisah Rp 33.000.000, sementara dana untuk upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit tersisa sebanyak Rp 74.400.000, juga mengalami hal serupa.

Selain itu, dana untuk program Indonesia sehat yang juga bertujuan untuk peningkatan Keluarga (PIS-PK) tersisa sebanyak Rp 4.500.000 dan dana Fungsi Manajemen Puskesmas Rp 20.324.000.

Kemudian, upaya pencegahan Pengendalian Covid -19 Rp 73. 800. 000. Tercatat SILPA 2022 sebesar Rp 508.719.000 rupiah dari pagu Rp 802.845.409.

Anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik mendorong Pemkab Simalungun khususnya Dinas Kesehatan menempatkan pejabat yang berkompeten dalam bidang kesehatan.

Ia menyoroti kinerja Kepala Puskesmas Parapat yang tidak berkompeten dalam menjalankan tugas.

"Bupati Simalungun harus menempatkan tenaga Kesehatan yang berkompeten di bidangnya, terutama seorang dokter sebagai Kepala puskesmas,"ujar Bernard Damanik kepada Hetanews dihubungi , Selasa (7/2/2023).

Saat dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Puskesmas Parapat Yanthi F Purba menolak berkomentar. Dia mengaku sedang sakit saat disodorkan pertanyaan melalui pesan.

"Maaf pak, saya lagi sakit," kata Yanthi

Di lain sisi, sejumlah pihak menilai kemerosotan juga terjadi pada pelayanan Puskesmas Parapat, khususnya terhadap warga setempat.

Adapun keluhan atas pelayanan yang paling banyak dikeluhkan soal rujukan peserta BPJS.