JAKARTA, HETANEWS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang beberapa kali mengeluarkan pendapat soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan Jokowi itu ada dalam rapat mengenai indeks persepsi korupsi (IPK).
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pernyataan Luhut dinilai Jokowi mempengaruhi indeks persepsi korupsi (IPK). Mahfud bilang Jokowi menyebut akibat pernyataan Luhut, seakan-akan pemerintah tak mau ada OTT.
"Memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks seakan-akan pemerintah itu nggak mau OTT. Tetapi apakah itu betul, apa tidak itu nanti kita di rapat berikut. Itu tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang," tutur Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Mahfud juga mengatakan pernyataan Luhut juga dinilai oleh Ketua KPK Firli Bahuri sangat berpengaruh. Bahkan disebut IPK sempat anjlok saat pernyataan Luhut atas OTT KPK keluar.
"Tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang itu sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu," jelasnya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan pemerintah tetap teguh akan memerangi korupsi. Nantinya Jokowi menyampaikan secara resmi berkaitan dengan tanggapan hasil IPK Indonesia.
"Nanti arahan khusus presiden itu mungkin 2 atau 3 hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil, melembaga dan bernegara. Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi dan hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa," jelasnya.
Jokowi memang hari ini mengadakan rapat internal untuk membahas tentang pemberantasan korupsi. Menteri dan lembaga yang tadi diundang dalam pertemuan itu Menko Polhukam, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Ketua KPK. Rapat itu dilaksanakan khusus membahas skor indeks persepsi korupsi yang anjlok 2022.
"Khusus untuk menanggapi turunnya skor indeks persepsi korupsi CPI, yang agak mengejutkan karena dari 38 ke 34," ujarnya.
Berkaitan dengan pernyataan Luhut, Menko Marves itu memang beberapa kali mengeluarkan pendapatnya mengenai OTT KPK di beberapa kesempatan. Terbaru, dalam acara Saratoga Investment Summit 2023 di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Luhut sempat mempertanyakan apakah pada negara yang bermartabat terdapat OTT.
"Negara yang bermartabat, ada nggak yang OTT? Kita sekarang hebat masuk OTT, masa kita bangga lihat OTT? Karena kebodohan kita. Kita tidak membangun ekosistem yang bagus. Sekarang presiden perintahkan bangun ekosistem, kita bangun," ujarnya.
Sebelumnya juga, Luhut menyentil KPK. Ia menyebut KPK seharusnya tak melulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Awalnya, Luhut bicara tentang OTT yang dilakukan KPK. Menurut Luhut, OTT terhadap pejabat diduga korupsi tidak baik bagi negara.
"Kita nggak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," kata Luhut di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Sumber: detik.com
