SIANTAR - Massa Front Gerilyawan Siantar [FGS] berunjuk rasa meminta kekerasan dan intimidasi dari PTPN III Unit Kebun Bangun segera dihentikan.
Namun aspirasi mereka itu belum terpenuhi. DPRD dan Pemko Pematang Siantar tidak menjamin kenyamanan warga Gurilla.
Saat unjuk rasa di perkantoran DPRD, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Zainal Siahaan, menyatakan Pemko Siantar tidak punya otoritas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Mantan Plt BKD Siantar itu mengatakan agar warga bersabar sebab konflik lahan PTPN III Unit Kebun Bangun dengan warga yang menduduki lahan, wewenang pemerintah atasan.
“Itu bukan otoritas Pemko Siantar. Kami berharap persoalan ini diselesaikan dengan win win solusion. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang menimpa warga Gurilla,” kata Zainal dihadapan pengunjuk rasa, Rabu (1/2/2023).
Baca juga: Kekerasan di Gurila: Nahdlatul Ulama dan Ephorus HKI Angkat Bicara
Saat unjuk rasa, disepakati adanya dialog terbuka yang dihadiri perwakilan pengunjuk rasa serta perwakilan DPRD Siantar yang diwakili Ketua Komisi I Andika Prayogi.
Selain Andika, hadir Zainal Siahaan dan Kasat Reskrim Polres Siantar AKP Banuara Manurung. Pertemuan digelar terbuka diliput puluhan awak media.
Pada kesempatan itu, Ketua Futasi Tiomerli Sitinjak menyampaikan kegelisahan warga atas represi dan intimidasi security PTPN III selama okupasi lahan.
“Tiap malam seperti arena peperangan. Kami ini rakyat juga pak, kami butuh kenyamanan, kami trauma dan ketakutan selama ini. Ini sudah empat bulan tidak ada penyelesaiannya. Sepertinya PTPN lebih berkewenangan dari Wali Kota dan DPRD,” ungkapnya.
Saat dialog, Divisi Advokasi FGS Gifson GP Aruan menagih janji DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan pihak PTPN III dengan warga. Janji itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Ronald Tampubolon pada Desember 2022.
Mendengar itu Ketua Komisi I Andika Prayogi tidak berkomentar banyak. Menurutnya pertemuan telah digelar beberapa kali.
Politisi Hanura ini juga enggan menjadwalkan pertemuan lanjutan, sebab menurutnya itu bukan kewenangan dirinya.
“Mohon maaf Amang Inang, saya disini hanya mewakili. Saat ini memang ada jadwal DPRD Hak Angket. Tapi ini juga persoalan rakyat,” katanya.
Selama dialog dua arah itu, tidak ada satupun aspirasi dari pengunjuk rasa yang dipenuhi. Pertemuan pun berakhir tanpa kepastian.
Sementara itu warga di Gurilla terus was was bila mendengar langkah kaki security kebun memijak lahan yang mereka duduki.
Baca juga: Saat Wali Kota Susanti Abaikan Persoalan Gurilla, 10 Orang Terluka
