SIANTAR - Menyikapi tindakan Represif security PTPN III terhadap Petani dan masyarakat, pada Rabu 25 Januari 2023 lalu memunculkan duka pada organisasi keagamaan.
Tindak kekerasan yang dilakukan security PTPN III Unit Kebun Bangun terhadap petani, ibu-ibu, anak kecil dan mahasiswa, menjadi gambaran hilangnya humanisme di Kota Siantar.
Ephorus HKI dan Nahdlatul Ulama pun menggelar pertemuan membahas persoalan tersebut.
Pertemuan dihadiri oleh Ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Pematangsiantar H. Maranaik Hasibuan dampingi sekretaris dan pengurus, kemudian Ephorus HKI Pdt Firman SIbarani, Pdt Etika Saragih, Pdt Berlian Saragih dan Komter Sihaloho selaku Sekretaris Futasi.
Baca juga: Ephorus HKI Hadiri Perayaan Natal di Lahan Konflik Gurilla
Para Tokoh agama menyayangkan terjadinya kekerasan di Gurilla oleh pihak PTPN 3, serta lambanya pihak aparat keamanan dalam menenggarai konflik yang ada.
Di sisi lain mereka juga menyayangkan sikap acuhnya Pemko dan DPRD dari konflik yang ada di kelurahan Gurila.
H. Maranaik Hasibuanyang dalam kesehariannya bersikap gembira ini mengajak Pemko, DPRD maupun Aparat Kepolisian dan PTPN 3 untuk bersikap bijaksana dan mengedepankan nilai nilai kemanusiaan dalam setiap menangani permasalahan yang menyangkut masyarakat banyak, apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup warga.
Baginya NU terpanggil dalam 2 hal yakni ukhuwah insaniah (Persaudaraan sesama Manusia) dan Ukhuwah wathoniyah ( Persaudaraan sebangsa setanah air ) ini yang harus disadari hingga kita harus saling menghormati dan mengedepankan adab dan musyawara dalam menyelesaikan setiap masalah.
Baca juga: Derita Tiomerli, Perjuangkan Lahan Petani Hingga Dipukuli
Ia mengatakan, agama apapun melarang pendekatan pendekatan kekerasan sebagai sebuah jalan keluar. Yang ada jika kekerasan dilakukan akan menimbulkan masalah baru.
“ Saya tidak percaya jalan buntu, dalam musyawarah ketika musyawarah itu didasari dengan niat yang tulus,ikhlas dan jujur untuk mencari penyelesaiaan, bukan dengan memperkuat argumen dan saling memenangkan kepentingan sendiri pasti ada jalan keluar terbaik “ kata Maranaik, Selasa (31/1/2023).
Ketua Nahdlatul Ulama juga meminta agar Pemko Siantar dapat bersikap bijaksana dalan hal ini dan DPRD sebagai perwakilan rakyat dapat mengawal kepentingan rakyatnya.
Pihak kepolisian sebagai instrumen penegak hukum tidak boleh pilih kasih apalagi melakukan keberpihakan terhadap golongan tertentu.
“Pemko dan PTPN 3 adalah Pemerintah dan intrumen negara, negara yang harus mendorong kemajuan untuk rakyatnya," ujarnya
Sementara itu Ephorus HKI Pdt Fitman Siburian menyayangkan kekerasan oleh PTPN 3 dan kesan pembiaran yang dilakukan pihak aparat kepolisian.
Dirinya sudah lama mengikuti permasalah warga Gurila dan telah menyurati pihak terkait dan akan tetap berupaya mendorong pihak Pemko dan kepolisian segera menyelesaikan kasus kekeran maupun pemanfaatan lahan.
Baca juga: Saat Wali Kota Susanti Abaikan Persoalan Gurilla, 10 Orang Terluka
