SIANTAR, HETANEWS.com -:Kejaksaan Negeri Pematang Siantar akhirnya menahan 3 tersangka dugaan korupsi Pembangunan jalan dan jembatan /Gorong - gotong Vulkanis, Rabu (25/1/2023).

Penahanan tersangka sesuai prosedur proses penyidikan tahap I. Salah satu tersangka, Plt.Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Ir.JT sedang menjalani hukuman di Lapas Siantar.

Sehingga 2 tersangka lainnya PPk Dinas PUPR berinisial PMDP (46) dan direktur PT SAMK berinisial BSLS (56) sore itu langsung digiring ke Lapas Kelas IIA Pematangsiantar untuk 20 hari ke depan.

Kedua tersangka terlihat tersenyum dan santai saat digiring jaksa menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas meski sudah menggunakan Romli tahanan berwarna merah.

Kajari Jurist Pricesely didampingi Kasi Intel Rendra Yoki Pardede dan tim penyidik lainnya Meutya dan Lynce Jernih, kepada sejumlah wartawan menjelaskan jika penahanan kedua tersangka sebagai langkah tepat untuk mempercepat proses penyidikan. Selanjutnya tim penyidik akan menuntaskan pemberkasan sehingga perkaranya bisa segera disidangkan.

"Setelah proses hari ini, akan segera dituntaskan pemberkasan menuju tahap 2 (P-21) sehingga bisa dilimpahkan ke PN Tipikor di Medan," jelas Pricesely.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejari sudah menetapkan ke-3 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan dan jembatan STA 09+310 - 10+150 di jalan outer ringroad Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar pada November 2022 lalu.

"Penetapan tersangka sejak 15 November lalu, dan sudah memeriksa 35 saksi juga 2 saksi ahli dalam kasus tersebut,"

Para tersangka dijerat dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Dengan ancaman Pidana paling lama 20 tahun penjara tapi karena mempertimbangkan nya secara subyektif," jelas Pricesely.

Meski belum beritikad baik mengembalikan kerugian negara, Jurist telah menempuh langkah tepat dengan menelusuri harta benda para tersangka untuk dicatat dan diaudit.

"Menjadi penting untuk mencari informasi harta benda pelaku, sebab selain menuntut hukuman, menjadi faktor utama untuk penyelematan asset/kerugian negara," jelasnya.