HETANEWS - Anggota DPRD Sumut Victor Silaen meminta Gubsu Edy Rahmayadi menegur Dishub Sumut karena tidak memberikan Izin Operasi KMP Pora-Pora lintasan Ajibata-Ambarita.

Anggota DPRD dari Komisi D ini meminta agar segera menerbitkan surat perpanjang Izin operasi untuk Kapal Motor Penyeberangan KMP Pora-Pora demi mendukung kemajuan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.

“Demi kemajuan destinasi pariwisata kawasan Danau Toba, semua pihak terkait terlebih pemerintah harus mendukung kegiatan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana termasuk menerbitkan surat izin operasi kapal demi menunjang peningkatan kunjungan wisata ke Danau Toba," kata Silaen, Rabu (25/1/2023).

Dia menyebut Dishub wajib memfasilitasi izin operasional kapal di kawasan Danau Toba terlebih KMP Pora Pora ini merupakan Kapal milik pemerintah untuk mendukung DPSP Danau Toba.

"Dishub Provsu semestinya harus tanggap dengan mempermudah proses pengurusan Izin KMP Pora Pora karena tugas pemerintah, termasuk Dishub harus mendukung kemajuan DPSP Danau Toba, dengan mempercepat atau pengurusan izin KMP Pora Pora ataupun kapal lain yang ada di kawasan Wisata Danau Toba,”sebutnya.

Silaen menyayangkan adanya keluhan sejumlah wisatawan dan pengguna jasa penyeberangan saat liburan Imlek kemarin.

Menurutnya, hal itu karena tidak beroperasinya KMP Pora Pora akibat belum terbit surat perpanjang Izin Lintasan Ajibata-Ambarita yang notabene dimana kapal tersebut juga milik pemerintah.

"Kita sangat malu, saat pemerintah mengadang gadang promosi pariwisata Danau Toba demi meningkatkan tingkat kunjungan wisata, namun disisi lain pemerintah dalam hal ini dishub Provsu menghambat promosi positif Pariwisata Danau Toba dengan cara tidak memberikan izin operasional KMP Pora Pora sehingga menimbulkan citra negatif kepada pemerintah dari wisatawan," keluh Viktor.

Lebih lanjut, Victor Silaen juga menuturkan, dalam dua hari kemarin tentu banyak wisatawan yang berlibur ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Samosir dengan menggunakan Kapal Motor penyeberangan karena libur Imlek.

"Dengan Banyaknya tamu kemarin harusnya kapal pemerintah dibawah pengelolaan PT ASDP itu semestinya dioperasikan dua-duanya di rute yang sama, lalu kenapa tidak beroperasi, kenapa tidak diperpanjang izin operasinya, berarti ada yang tidak mendukung kemajuan Pariwisata Danau Toba," ujar Silaen.