SIMALUNGUN - Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga mengikuti wawancara kandidat Paritrana Award 2022 Provinsi Sumut, tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun.

Bupati Radiapoh mengikuti kegiatan ini secara zoom meeting dari Rumah Dinas Bupati di Pamatang Raya, Rabu 25 Januari 2023.

Mengawali penjelasannya, Bupati menyampaikan Kabupaten Simalungun memiliki luas 4.386.660 Hektar dengan jumlah penduduk 1.037.951 tersebar di 32 kecamatan dani 386 Nagori.

Dia kemudian menjelaskan jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Disebutkan pada Tahun 2022 tenaga kerja Non ASN sebanyak 3.525 orang, perangkat Nagori 6.517 orang dengan jumlah 10.042 orang. Sementara pekerja formal 93.424 orang.

Selanjutnya, untuk tenaga kerja terdaftar BPJS ketenagakerjaan informal meliputi guru komite 5.399 orang, kader 6.806 orang, pekerja keagamaan 4.595, pekerja keagamaan 321 jumlah 17.121 orang dan untuk total pekerjaan informal terdaftar 20.998 orang.

Bupati Radiapoh menyampaikan Pemkab Simalungun telah menerbitkan produk hukum daerah yang mendukung optimalisasi BPJS ketenagakerjaan di Simalungun. Peraturan tersebut meliputi:

Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan (dalam proses penomoran). Selanjutnya, Peraturan Bupati No 29 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Simalungun.

Pemkab juga telah mengeluarkan SK koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap pelaksanaan program program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dan sudah mengeluarkan surat edaran sekretaris Daerah tentang perlindungan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja pada sektor jasa konstruksi.

Selanjutnya, kata Bupati, Pemkab Simalungun berupa pendaftaran seluruh tenaga kerja Non ASN dan perangkat Nagori di lingkungan kerja pemerintah kabupaten Simalungun.

Kemudian memberikan perlindungan pekerja rentan seperti Bilal Majid, penggali kubur, guru ngaji, pekerja keagamaan, supir, marbot, dan kader dimana iuran dibayarkan berkelanjutan setiap tahunnya.

Bupati Simalungun juga berkomitmen, pada tahun ini tetap melanjutkan dan menambah cakupan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan.

Antara lain: penambahan perlindungan jaminan hari tua untuk perangkat Nagori, 100% pekerja keagamaan, perlindungan 100 orang pekerja mandiri per desa dari ekosistem desa dengan sumber dana ADN, dan meningkatkan coverage kepesertaan dari 45,68% menjadi 75% tahun 2023.

Usai menyampaikan pemaparan, Bupati Simalungun melakukan tanya jawab dengan 3 Dewan Penilai yakni: Wakil dekan fakultas ekonomi USU Amyls, Haposan ketua APINDO, dan Hatarido Dekan Fakultas fisip USU.

"Masalah serapan pada tahun 2022 yang sudah dianggarkan. Dan apakah Pemkab sudah membuat Perda perlindungan kepada para pekerja serta sosialisasi seperti apa yang telah dilakukan seperti pembuatan aplikasi?," tanya tim penilai.

Bupati Simalungun menjelaskan kalau Pemkab sudah menyediakan anggaran Rp 5 M, dan juga sedang melaksanakan proses bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Simalungun untuk membantu masyarakat Simalungun yang kurang mampu.

Selain itu ada beberapa perusahaan yang telah memberikan dan mau berperan bekerja sama dengan Pemkab Simalungun untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Simalungun.

"Kita juga sudah beberapa kali melakukan sosialisasi ke daerah daerah yang ada di kabupaten Simalungun. Tidak hanya itu kita juga sudah lakukan sosialisasi baik dengan media sosial maupun elektronik. Kita juga di Nagori sudah membentuk tim untuk melakukan sosialisasi di setiap Nagori dan masyarakat kita di Nagori sangat antusias," ujar Bupati, sembari mengatakan masih proses pembuatan aplikasi.

Untuk itu, kata Bupati, Pemkab Simalungun memberikan pengawasan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten.

"Kita sudah sampaikan kepada dinas perijinan agar mendata semua perusahaan dan semua perusahaan itu harus memiliki BPJS ketenagakerjaan. Dan bagi perusahaan yang belum memiliki agar segera dilengkapi," ucapnya menambahkan.

Mendengar jawaban dan pemaparan Bupati Simalungun, Tim penilai mengapresiasi Bupati Simalungun yang telah membuat payung hukum bagi para pekerja.

"Kami mengapresiasi Bupati Simalungun yang telah membuat payung hukum (Perda) terkait BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang ada di Kabupaten Simalungun," kata Haposan.

Ketua APINDO ini juga menyampaikan doa agar Kabupaten Simalungun semakin sukses dalam pencapaian target BPJS Ketenagakerjaan.