SIMALUNGUN - Dewan Pimpinan Pusat Partumpuan Pemangku Adat Budaya Simalungun (PPAB - Simalungun) menyurati Presiden Joko Widodo. Surat bernomor 07/DPP-PPAB.Simalungun/ST/I/2023 tertanggal 24 Januari 2023 itu terkait penegasan Tanah Ulayat/Tanah Adat Simalungun.

Ketua Umum PPAB Simalungun, Jan Toguh Damanik didampingi Ketua Departemen Hukum dan Ulayat, Hermanto Sipayung menyampaikan, surat mereka itu menjadi warning bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Jika nanti menetapkan peraturan daerah tentang tanah adat di Kabupaten Simalungun agar mengacu pada silsilah adat dan garis keturunan kerajaan yang ada di wilayah Simalungun.

Sikap mereka itu dipicu adanya keresahan dan rasa terganggu akan adanya pernyataan sekelompok masyarakat di Desa Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang menyatakan adanya Tanah Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) di sana.

"Berdasarkan sejarah Simalungun, dengan tegas kami menyatakan tidak ada Tanah Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas di sana maupun wilayah mana pun di Kabupaten Simalungun. Karena Marga Ambarita bukanlah merupakan keturunan dari salah satu kerajaan yang pernah memimpin di wilayah Simalungun," sebut Jan Toguh Damanik dalam rilis terbuka diterima Hetanews, Selasa 24 Januari 2023.

Baca juga: Lamtoras Pertanyakan Status Wilayah Adat Mereka Dikelola Oleh Kelompok Lain

Ia pun menegaskan, wilayah hukum adat dari masyarakat adat Simalungun tidak boleh diklaim masyarakat pendatang sebagai tanah adatnya.

Mereka menilai hal tersebut merupakan pemalsuan hak atau indikasi klaim palsu yang tidak dibenarkan.

Pada kesempatan itu pula pihaknya membantah adanya pernyataan kelompok masyarakat lain yang menyatakan bahwa di Simalungun tidak terdapat tanah adat maupun tanah ulayat.

"Satu lagi, jangan karena kebencian terhadap kelompok yang satu, jadi mereka hilangkan juga hak -hak dan keberadaan tanah adat dan tanah ulayat di Simalungun, " terangnya.

PPAB Simalungun sendiri merupakan organisasi adat budaya Simalungun yang didirikan berdasarkan maklumat Harajaon Simalungun pada 28 Mei 2022.

Terdiri dari Kerajaan Siantar (Marga Damanik), Kerajaan Panei (Marga Purba Dasuha), Kerajaan Silau (Marga Purba Tambak), Kerajaan Tanoh Jawa (Marga Sinaga), Kerajaan Raya ( Marga Saragih Garingging), Kerajaan Purba( Marga Purba Pakpak), Kerajaan Silimahuta( Marga Girsang).

Baca juga: Masyarakat Adat Sihaporas Adakan Ritual Doa Memohon Kesehatan