SIANTAR, HETANEWS.com - Trotoar Siantar sudah beralih fungsi. Pejalan kaki pun harus mengalah karena hampir semua trotoar menjadi tempat jualan para pedagang di Kota Siantar.

Terlihat sejumlah trotoar bukan hanya menjadi tempat dagangan bahkan menyediakan tempat duduk bagi konsumen yang ingin makan di lokasi. Dari mulai pedagang bakso, mie ayam, kebab, air kelapa, burger, minuman Boba semua mengambil lapak masing masing.

Bahkan seorang warga kota Siantar merasa senang bisa duduk sambil makan dan minum di pinggir jalan atau tepatnya di atas trotoar.

"Menikmati suasana Siantar, sambil makan dan minum santai melihat orang lalu lalang," katanya ketika ditemui hetanews, Minggu (15/1/2023) seputaran jalan perintis kemerdekaan.

Dia mengakui dan mengetahui jika seyogianya pedagang tidak dibenarkan berjualan di atas trotoar karena melanggar Perda yang ada. Tapi mau apa lagi "peraturan dibuat untuk dilanggar", jika Pemerintah daerah bekerja hanya setengah hati.

Salah seorang advokat di Siantar Josia Manik ketika ditanya tanggapannya, Senin (16/1/2023) terkait Perda dan aturan yang diterapkan oleh Pemko.

Menurutnya, Pemko tutup mata dan tebang pilih dalam penertiban pedagang. Ada pedagang yang dipelihara karena diduga membayar setoran kepada instansi terkait dalam penertiban, selain membayar retribusi.

Ironis, pedagang yang sudah membayar diberikan karcis retribusi oleh Pemko. Artinya Pemerintah daerah memberikan ijin untuk pedagang berjualan di atas trotoar.

"Karena karcis retribusi menjadi bukti yang sah untuk mengijinkan orang berjualan," katanya.

Pemko Siantar dibawah kepemimpinan Walikota dr.Susanti semakin semrawut. Mereka membuat Perda No.9 tahun 1992 tentang wajib bersih lingkungan, keindahan dan ketertiban umum.

Dimana dalam pasal 7 ayat 21 berbunyi "setiap orang atau badan hukum dilarang berjualan, menyimpan, dan meletakkan barang barang barang jualan atau barang barang lain sepanjang jalan umum, kaki lima atau tanah lapang umum".

Justru mereka sendiri yang melakukan pembiaran atau ijin kepada pedagang untuk berjualan diatas trotoar. Dengan memberikan karcis retribusi yang artinya merupakan sahnya pedagang berjualan di atas trotoar.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP hanya "panas panas taik ayam" seperti kata orang. Karena bekerja setengah hati, atau karena sudah mendapatkan setoran?

Tak hanya pedagang, trotoar juga dijadikan tempat parkir. Setiap sepeda motor yang parkir harus membayar Rp 2000.

Luar biasa, trotoar di Siantar sudah dikomersilkan oleh Pemerintah Daerah.