SIMALUNGUN - Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung angkat bicara soal pungutan liar (Pungli) berkedok jasa parkir di kawasan RTP Pantai Bebas Parapat.

Menurut Ronald, pengunjung punya kewenangan untuk tidak membayar parkir, jika karcis dan atribut resmi tidak ada.

Pasalnya, uang parkir yang diberikan kepada petugas yang tidak resmi tidak akan masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simalungun.

"Pengunjung tidak ada kewajiban membayar parkir kepada petugas parkir apalagi tidak memiliki identitas atau atribut resmi apalagi tidak memiliki karcis," kata Ronald di Pantai Bebas Parapat, Minggu (08/01/2023).

Dia meminta para pelaku Pungli segera berhenti melakukan pengutipan, karena ilegal dan masuk dalam pelanggaran hukum.

Dia juga menegaskan bila ada oknum memaksa untuk meminta retribusi parkir maka pengunjung berhak menolak dan melaporkannya ke APH.

"Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) KUHP dapat dilakukan tuntutan pidana atas dasar pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena Tukang parkir tersebut memaksa anda untuk memberikan uang parkir," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Simalungun menegaskan aksi pemuda yang berkedok jukir di RTP Pantai Bebas dan Atsari Parapat adalah ilegal.

Selain pungli, uang hasil kutipan parkir tidak disetor ke kas daerah Pemkab Simalungun.

Sementara itu, bekas Koordinator Parkir Wilayah Parapat, S. Bakkara, menyebut pungli berkedok Jukir di Pantai Bebas jelas tindakan melawan hukum.

Meski demikian, Polisi dalam hal ini belum mampu memberantas pungutan liar tersebut hingga saat ini. Ia juga menilai Pemkab Simalungun melakukan pembiaran.

"Tidak ada tindakan dari pihak pemerintah sehingga metode bar bar dan semena mena bisa menjadi tradisi di Parapat, yang harus dilestarikan," ungkap Bakkara.

Baca juga: Puluhan Juru Parkir di Parapat Ditertibkan, Hasil Kutipan Parkir Ilegal Tak Diungkit