JAKARTA, HETANEWS.com - Pembangunan Masjid Al Jabbar yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat mendapatkan kritik dari warganet.

Maklum, dana yang dikeluarkan APBD Jawa Barat untuk pembangunan masjid itu mencapai Rp1 triliun. Seorang pengguna instagram dengan akun @outstandjing mengatakan membangun masjid sebenarnya sebuah perbuatan yang mulia.

Tapi tambahnya, kalau pembangunan memakai dana APBD, itu yang menjadi masalah. Ia mengatakan dana APBD berasal dari pembayar pajak yang punya latar belakang berbeda-beda.

Niat atau akad membayar pajak pun katanya, tidak untuk wakaf. Ia menambahkan dalam Islam, tidak sembarang dana bisa dipakai untuk membangun masjid.

Unggahan itu pun direspons langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengatakan penggunaan dana negara, termasuk APBD itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang.

Dalam forum itu, rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D.

"Masjid, gereja, pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif," katanya seperti dikutip dari akun instagramnya.

Hal sama kata Ridwan, pernah terjadi pada pembangunan Masjid Istiqlal yang dibiayai Rp7 milia dengan APBN pada 1961.

Nah, berkaitan dengan pembangunan Masjid Al Jabbar, Ridwan Kamil mengatakan jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu.

"Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat," katanya.

Terlepas dari jawaban itu, tepatkan kebijakan Ridwan Kamil sekarang ini?

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Raadiansyah menilai langkah Ridwan Kamil membangun Masjid Raya Al Jabbar menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp1 triliun tidak tepat.

Pasalnya, ada prioritas lain yang lebih penting dan mendesak untuk segera didanai dengan dana Rp1 triliun di Jawa Barat ketimbang membangun masjid menggunakan APBD.

Trubus sependapat dengan warganet bahwa APBD itu bersumber dari pajak masyarakat di mana unsur publik beragam, tidak hanya umat Islam. Sementara itu, masjid hanya mewakili golongan atau kelompok masyarakat tertentu.

"Jadi pembangunan itu (Masjid Al Jabbar) menurut saya bukan dilarang, boleh membangun masjid, cuma APBD itu hanya stimulus saja. Pemantik saja, sumber lainnya dicari, entah hibah atau apa. Jadi tidak murni semuanya dari APBD. Nah, kekeliruan di pembangunan Masjid Al Jabbar itu sepenuhnya APBD," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/1).

Ia menambahkan uang Rp1 triliun besar dan bisa dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Trubus menilai anggaran tersebut lebih bijak digunakan untuk pembangunan lain, seperti jalan hingga transportasi publik yang lebih dibutuhkan masyarakat.

Bicara soal aturan, sebenarnya apa yang dilakukan Ridwan Kamil tidak bisa disalahkan. Membangun masjid atau rumah ibadah lain menggunakan APBD memang diperbolehkan.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Forum kerukunan umat beragama (FKUB) dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota oleh masyarakat, lalu difasilitasi oleh pemerintah daerah (pemda). Di dalam pasal 9 ayat 2 e Peraturan Bersama Menteri, FKUB bertugas memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Ketentuan detail pendirian rumah ibadah diatur di dalam Bab IV Peraturan Menteri Bersama, rinciannya ada di pasal 13 hingga 17. Pada pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Lebih lanjut, pasal 13 ayat 2 menyebut pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi," bunyi pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Bersama.

Trubus memahami aturan tersebut dan karena itu tidak menyalahkan 100 persen kebijakan Ridwan Kamil membangun masjid dengan menggunakan dana APBD Rp1 triliun. Ia menambahkan ada peran DPRD Jawa Barat juga yang harus disorot. Pasalnya, mereka dengan mudah meloloskan pengajuan APBD Rp1 triliun untuk pembangunan Masjid Al Jabbar.

Menurutnya, ketika usulan penggunaan APBD untuk pembangunan Masjid Al Jabbar diajukan, DPRD sudah harus mempertanyakan hal tersebut. Trubus tak habis pikir mengapa DPRD Jawa Barat bisa menyetujui hal tersebut.

"Jadi tanggung jawabnya sekarang tidak hanya di Ridwan Kamil, tapi kesalahannya ada pada DPRD juga karena di situ ada badan anggaran (Banggar), fungsi Banggar yang mengurusi itu semua. Jadi harusnya di situ sudah disetop, tidak boleh," tegasnya.

Trubus menegaskan APBD boleh digunakan untuk membangun masjid, tetapi seharusnya tidak seluruh biaya pembangunan ditanggung.

Ia menekankan sifat APBD hanya sebagai pemantik. Kendati, ia menilai tidak ada hitungan pasti soal bagaimana porsi pendanaan pembangunan masjid.

"Jadi pembangunan (Masjid Al Jabbar) itu sebenarnya gak ada urgensinya, hanya untuk pencitraan doang. Pencitraan wah-wahan, untuk gagah-gagahan," kritik Trubus.

Senada, Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai pembangunan masjid menggunakan APBD memang tidak dilarang. Namun, apa yang dilakukan Emil mencederai rasa keadilan publik.

Yusuf menuturkan mekanisme pembangunan rumah ibadah dengan dana APBD umumnya menggunakan pos anggaran belanja hibah atau belanja bantuan sosial.

Menurutnya, setiap daerah punya prioritas yang berbeda. Politik anggaran pun bermain di mana kesepakatan antara eksekutif dan legislatif akan menentukan prioritas daerah yang direfleksikan dalam APBD.

Selain politik anggaran daerah, Yusuf menilai ada faktor penting kenegarawanan pejabat publik dalam menentukan prioritas daerah. Ia menegaskan pejabat daerah bukan raja otoriter, sehingga keputusan yang dibuat harus memenuhi rasa keadilan publik.

"Ketika jumlah tempat ibadah di suatu daerah sudah banyak dan memadai, di sisi lain masih banyak sekolah, puskesmas, jalan, dan jembatan yang rusak parah dan tidak memadai, tentu menggunakan APBD dalam jumlah besar untuk membangun tempat ibadah akan mencederai rasa keadilan publik," jelasnya.

Pengamat meminta masyarakat tak hanya mengkritik Gubernur Jabar Ridwan Kamil, tapi juga DPRD yang diam saja soal dana Rp1 triliun untuk Masjid Al Jabbar,. (SOPA Images/LightRocket via Gett/SOPA Images).

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menekankan kunci polemik pembangunan masjid menggunakan APBD ada di persetujuan DPRD.

Agus tidak mempermasalahkan apakah pemda ingin membangun masjid, gereja, mandi cuci kakus (MCK), terminal, atau bangunan-bangunan lain menggunakan APBD. Ia hanya menekankan semua itu perlu persetujuan parlemen.

"Pertanyaannya, kenapa DPRD diam saja waktu itu? Mau bikin apa saja boleh, asal disetujui. Tiap tahun kan pemda mengajukan anggaran ke DPRD, kalau gak boleh, ya di situ (dilarang). Kalau sudah disahkan, ya dia (pemda) boleh bangun, gak ada urusan," tuturnya.

Ia menyarankan masyarakat yang keberatan untuk memprotes juga kepada DPRD Jawa Barat. Agus menilai masyarakat berhak mempertanyakan kenapa tidak dibangun juga rumah ibadah lain, seperti gereja hingga kelenteng menggunakan APBD.

Terlepas dari itu, Agus menilai pembangunan Masjid Al Jabbar menggunakan APBD sebesar Rp1 triliun bukan hal dadakan. Ia beranggapan pasti sudah ada pembahasan terlebih dahulu antara eksekutif dan legislatif.

"Gak mungkin tiba-tiba muncul pakai APBD tanpa dibahas, gak mungkin. Gak masalah, dengan catatan sudah disetujui DPRD. Kalau belum, itu bermasalah. Artinya menggunakan dana APBD tanpa persetujuan parlemen," tegas Agus.

Di lain sisi, Pengamat Kebijakan Publik Eko Sakapurnama menjelaskan mekanisme penganggaran daerah dilakukan berjenjang. Proses dimulai dari Musrenbangda sebelum disetujui oleh DPRD.

Eko mengatakan Musrenbangda bersifat bottom up, yakni melakukan proses dari bawah, mulai dari RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Menurutnya, proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian digantikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara garis besar, Eko menjelaskan aturan yang termaktub dalam PP tersebut terbagi ke dalam 6 tahap. Pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Kelima, penyusunan rancangan peraturan daerah (perda) APBD. Keeenam sekaligus yang terakhir adalah penetapan APBD.

"Rumah ibadah bisa masuk kategori belanja urusan wajib dalam penataan ruang, pendidikan (karena ada museumnya), sosial, dan perencanaan pembangunan. Tidak masalah (pembangunan rumah ibadah menggunakan APBD) karena sudah disetujui oleh DPRD, legislatif," ujarnya.

Sedangkan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung menilai pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan kemudahan berusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Lisman menilai ketidakpastian perekonomian global serta fakta bahwa Indonesia masih terbebani tingginya persentase penduduk miskin membuat pemda melalui elected official alias pejabat terpilih bisa lebih bijak menggunakan anggaran.

Menurutnya, kondisi pasar di sejumlah kota yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kalangan tersebut dianggap lebih tepat untuk difasilitasi ruang kerjanya.

Lisman menegaskan seharusnya pemerintah fokus melakukan penguatan infrastruktur ekonomi, seperti program revitalisasi pasar. Setelah ekonomi masyarakat membaik, akan muncul semangat gotong royong untuk membangun rumah ibadah.

"Dengan demikian meningkatkan kemudahan bekerja bagi jutaan UMKM dan ketika pendapatan mereka secara proporsional naik, maka (muncul) hasrat mereka untuk berbagi dengan sesama melalui sumbangan berbagai kebutuhan tempat ibadah," paparnya.

Sumber: cnnindonesia.com