HETANEWS.com - Dalam persidangan di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi lazim dihadirkan saksi ahli. Keterangan ahli dibutuhkan untuk memberatkan atau meringankan terdakwa. Bisa pula menguatkan penggugat atau menguatkan tergugat sehingga bisa memberikan keuntungan terhadap pihak yang menghadirkannya.

Mereka ini ialah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus sehingga keterangannya diperlukan sebagai alat bukti pada persidangan.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dengan terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, bersama tiga terdakwa lain, yakni Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal atau Bripka RR, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memasuki babak baru yang menarik, yaitu menghadirkan saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum dan terdakwa.

Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Peristiwa itu terjadi di rumah Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Mereka didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kelima terdakwa terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun.

JPU menghadirkan sejumlah saksi ahli, yakni tiga ahli forensik, satu ahli kriminologi, dan satu ahli dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis).

Selain itu, dihadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Effendy Saragih dan ahli psikologi sekaligus Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) Reni Kusumowardhani.

Tak mau kalah, tim kuasa hukum terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi memboyong saksi ahli pidana untuk meringankan kliennya, yakni Mahrus Ali, seorang doktor hukum yang mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII).

Kuasa hukum Ferdy dan Putri Candrawathi, Arman Hanis, mengatakan Mahrus banyak menulis buku tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan viktimologi.

Seolah adu kuat saksi ahli, kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer alias Bharada E menghadirkan saksi ahli, yakni ahli filsafat moral, psikolog klinik dewasa, dan psikolog forensik. Psikolog klinik dewasa, Liza Marielly Djaprie.

Dalam berbagai persidangan, seperti kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, korupsi, atau sengketa pemilu, terkadang ada saksi ahli yang memberikan keterangan tidak masuk akal dan jauh dari jeritan hati nurani.

Padahal, sejatinya para ahli yang bersaksi dalam persidangan pengadilan wajib bersikap objektif dan tidak memihak. Mereka diharamkan membuat gelap atau remang-remang suatu perkara, terlebih jika saksi ahli datang dari kampus. Mereka harus mempertahankan mahkotanya, yakni integritas akademik yang merupakan bagian utama dari budaya akademik.

Integritas akademik merupakan komitmen dalam kondisi apa pun, di mana dan kapan pun, dosen dan mahasiswa, untuk berpegang pada lima nilai dasar: kejujuran (honesty) kepercayaan (trust), keadilan (fairness), kehormatan (respect), dan tanggung jawab (responsibility).

Alhasil, akademisi yang menjadi ahli dalam persidangan, terlebih kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat, seharusnya menjunjung tinggi integritas akademik. Bukan tunduk pada pihak yang membayarnya sehingga mencari celah-celah agar terdakwa lolos dari jerat hukuman. Tabik!

Sumber: medcom.id