SIANTAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan PTPN III memiliki HGU Nomor 1 Pematang Siantar Tahun 2006 berstatus aktif hingga 31 Desember 2029. Penerbitan HGU tersebut merujuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pematang Siantar.

PLT Kepala BPN Pematang Siantar Pangasian Sirait menegaskan, penerbitan HGU memperhatikan ketentuan penataan ruang dan wilayah Pematang Siantar yang berlaku pada masa itu.

Berdasarkan HGU tersebut, PTPN III Unit Kebun Bangun mengelola sebagian wilayah administratif Pematang Siantar di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma Kecamatan Sitalasari.

"Penerbitan HGU sebagaimana dalam SK 102/ HGU/ BPN Tahun 2005 rujukannya adalah Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar," kata Pangasian kepada wartawan di kantornya, Kamis (8/12).

Baca juga: HGU PTPN III Di Wilayah Administratif Kota Siantar Janggal

Ia mengatakan, saat pertemuan yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa 6 Desember 2022 di Jakarta, pihaknya juga menyampaikan pernyataan yang serupa.

Ditemui terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintah Pemko Pematang Siantar, Robert Sitanggang, membenarkan HGU PTPN III sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2013 tentang RTRW Pematang Siantar 2012-2032.

Dalam RTRW, kata Robert, Kelurahan Bah Sorma dan Kelurahan Gurilla, Siantar Sitalasari sebagian wilayahnya diperuntukan untuk perkebunan dan pertanian. Hal yang sama juga terdapat pada sejumlah kelurahan di Kecamatan Siantar Martoba.

Robert berpendapat, kebijakan PTPN III dalam mengamankan aset melalui okupasi lahan telah dilakukan melalui proses panjang. Antara lain melakukan sosialisasi hingga pertemuan yang dihadiri Forkopimda dan warga yang menduduki lahan.

Kata Robert, upaya PTPN III melalui program ganti rugi tanaman tumbuh dan bangunan (Suhu Hati) kepada warga yang menduduki lahan, adalah salah satu upaya pendekatan humanis.

Baca juga: Warga Gurilla Tak Punya Alas Hak, PTPN III Siap Berdialog Perjelas Status HGU

"Langkah yang dilakukan hingga sampai okupasi sudah bertahun-tahun dilakukan. Dibuat sosialisasi, mediasi, dilakukan suguh hati, itukan bagian dari humanis. (Sehingga) tidak serta merta dilakukan okupasi. Kan sudah ada langkah-langkah. Forkopimcam juga sudah melakukan pertemuan," tuturnya.

Spanduk yang dipasang di lahan PTPN III unit Kebun Bangun

Bukan Objek Reforma Agraria

Status lahan PTPN III Unit Kebun Bangun di wilayah Pematang Siantar masih diragukan oleh sejumlah pihak, khususnya warga yang berdomisili di lahan tersebut.

Dalam upaya untuk menggali persoalan ini, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) telah menggelar pertemuan yang menghadirkan lembaga terkait.

Asisten Personalia PTPN III Kebun Bangun Doni Freddi Manurung mengatakan, pertemuan yang difasilitasi KSP cukup bermanfaat.

Salah satunya informasi penting dari perwakilan dari Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tentang ketentuan objek reforma agraria.

Kata Doni, Kementerian ATR/BPN menyebutkan, sesuai Perpres No 86 Tahun 2018 pasal 7, lahan yang dapat dimohonkan (sebagai) objek reforma agraria adalah lahan HGU yang sudah habis masa berlakunya dan tidak dimohonkan perpanjangan atau pembaharuan oleh pemilik sebelumnya, minimal 1 tahun setelah berakhir.

Dengan demikian, kata Donni, mengacu ke Perpres No 86 Tahun 2018 tersebut, maka lahan HGU No 1 Pematang Siantar yang terletak di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma tidak dapat dimohonkan sebagai objek reforma agraria.

Baca juga: Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kecam Okupasi Lahan Dengan Melibatkan TNI Polri