LANGKAT,HETANEWS.com - Warga Dusun I dan II, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, merasa resah, dan khawatir.

Pasalnya, hutan mangrove yang berada di lokasi tersebut dirambah oleh orang tak bertanggunjawab. Dan dampak lain atas kejadian tersebut, membuat tanggul yang membentengi terancam jebol.

Tak hanya itu, ekosistem di hutan itu juga terancam rusak. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021, areal di kordinat 4.03720 LU - 98.45420 BT tersebut merupakan kawasan hutan lindung.

Secara terang-terangan, oknum yang tidak bertanggung jawab merambah zona hijau itu.

Warga pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, hingga kini keluhan warga belum juga direspon.

"Desa kami ini bakalan tenggelam. Beko (Eskavator) melingkup lahan yang dulunya hutan lindung," ujar Abdul Malik warga sekitar, Selasa (6/12/2022)

Lanjut Malik, sejak seminggu yang lalu, beko itu telah melakukan pelingkupan untuk perkebunan sawit. Akibatnya, pemukiman warga di dusun itu pun akan kebanjiran.

Tanggul yang ada di sana juga sudah jebol karena intensitas air laut yang cukup tinggi.

Malik berharap, agar kawasan hutan Mangrove itu tidak dilingkup. Agar desa mereka tidak tergenang air.

"Kepada pihak terkait, diharapkan dapat tanggap dengan keluhan warga. Terlebih, pemukiman ini terletak persis di kawasan pesisir Kabupaten Langkat, yang rentan tenggelam," ujar Malik.

Keluharan yang sama juga diungkapkan oleh warga lainnya bernama Mariadi.

"Kok seenaknya aja orang luar merambahnya. Kami penduduk asli sini aja gak berani merambahnya," ujar Mariadi.

Mariadi pun berharap, agar pihak terkait dan aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang merambah hutan di sana.

Dia juga meminta, agar warga di sana dapat lebih diperhatikan. Terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan hutan.

Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, yang hadir di sana mengatakan, perambahan hutan adalah hal yang buruk.

Karena, dunia sedang mengalami krisis iklim, termasuk di wilayah Indonesia.

"Kita sudah melihat, saat musim hujan dan pasang laut, air masuk ke rumah-rumah warga. Ditambah lagi dengan perambahan hutan di kawasan konservasi," ujar Sumiati.

Sumiati menambahkan, tidak seharusnya kawasan konservasi dikelola oleh pemodal. Lebih tepatnya alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sumiati juga mengharapkan, agar Dinas Kehutanan Langkat menindak tegas siapa pun yang melakukan perusakan kawasan hutan.

Jangan justru dijadikan ajang untuk mengambil keuntungan pribadi. Hutan lindung tidak boleh diusahai dalam bentuk apa pun.

"Semestinya, kawasan hutan lindung dijaga dan dilestarikan. Bukan malah dilingkup dan ditanami sawit. Srikandi Lestari akan terus mengkampanyekan tentang Net Zero Emission (Nol Emisi Karbon) di Indonesia," ujar Sumiati.

"Jika Mangrove ditebang, maka hilanglah Blue Carbon yang dapat menerap CO2 (Oksigen). Sehingga dapat meninggkatkan suhu bumi (pemanasan global). Kami akan terus menyadarkan warga dan negara, bahwa hak linkungan merupakan Hak Azasi Manusia (HAM)," sambungnya.

Sementara itu,Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Herianto mengaku baru mengetahui hal tersebut. Ia berjanji akan menindaklajuti informasi tersebut.

"Saya cek dulu ya. Ok saya tindaklanjuti," ujar Herianto, via pesan WhatsApp.