JAKARTA, HETANEWS.com - Kementerian Kesehatan bertekad mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter, dokter gigi, dan spesialis di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia. Saat ini, masih banyak fasyankes yang kekurangan tenaga kesehatan.

“Dibutuhkan waktu sekitar 7-36 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di jejaring layanan rujukan,” kata Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono melalui keterangan tertulis, Selasa (6/12).

Dante mengatakan, upaya akselerasi pemenuhan kebutuhan dokter dilakukan dengan menambah kuota dan jumlah prodi (program studi) di fakultas kedokteran serta melakukan program pengampuan rumah sakit pendidikan terhadap rumah sakit lainnya.

Skema ini disebut juga dengan Academic-Based Health System (AHS). Lewat program ini, rumah sakit didorong agar tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan penelitian.

“Nantinya akan kita bentuk sistem RS online untuk meningkatkan sistem integrasi dan interoperabilitas antarrumah sakit, sehingga RS Pendidikan yang sudah ada bisa mengampu RS lainnya,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri, program AHS telah dilaksanakan sejak tahun 2010 oleh Universitas Indonesia. Kala itu, fakultas kedokteran UI diintegrasikan dengan RSUPN Cipto Mangunkusumo untuk memberikan layanan kesehatan juga meningkatkan produksi tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu.

Sejak saat itu, program AHS terus diperluas, mencakup enam fakultas kedokteran di antaranya Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Keenam fakultas kedokteran tersebut kemudian melakukan pengampuan di enam wilayah. Hasilnya, jumlah rumah sakit pendidikan meningkat hingga 210 di seluruh di Indonesia, terdiri dari 82 unit RSP Utama, 13 RSGM, 28 RS Afiliasi, dan 87 RS Satelit.

Jumlah ini, lanjut Dante, tengah diupayakan untuk ditingkatkan. Sebab, masih ada sekitar 210 rumah sakit yang berpotensi untuk dijadikan rumah sakit pendidikan.

“Totalnya nanti akan ada 420 RS Pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, harapannya ini mampu memberikan layanan kesehatan yang memadai, sekaligus bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu,” tutur Dante.

Guna mewujudkan target tersebut, Dante meminta agar ARSPI aktif melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan kepada 210 rumah sakit yang belum ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan.

Tak hanya itu, rumah sakit pendidikan juga diminta untuk memastikan proses pendidikan di RSP yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dengan kualitas pendidikan yang tetap terjaga.

“Mudah-mudahan, kita bersama bisa meningkatkan jumlah tenaga kesehatan melalui penguatan RS Pendidikan yang terintegrasi,” tandas Dante.