JAKARTA, HETANEWS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (6/12). Dalam undangan resmi DPR, agenda paripurna dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pengesahan RKUHP dilakukan sebelum masa reses pada 15 Desember 2022, karena RKUHP telah disetujui dalam tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah.

"Kalau rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) sudah selesai. Pengesahan itu kan kira-kira nanti jadwal paripurna terdekat," kata Dasco, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengakui bahwa RKUHP bakal disahkan pada rapat paripurna, hari ini, Selasa (5/12).

"Sesuai keputusan rapat bamus di rencanakan besok (Selasa), RKUHP disahin besok," kata Indra.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menilai, dalam pembahasan RKUHP wajar jika ada perbedaan pendapat. Namun, pihaknya sudah mengakomodir seluruh masukan dari masyarakat diseluruh tanah air.

Sehingga, dia meminta agar proses pengesahan RKUHP tidak dibajak oleh pihak manapun. Yasonna menyebut, jika tidak setuju dengan RKUHP tersebut, dapat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika RKUHP telah disahkan menjadi UU.

"Kalau masih ada perbedaan pendapat ya itu biasa dalam demokrasi, tapi tidak harus membajak sesuatu untuk membatalkannya," kata Yasonna.

"Jadi mari sebagai anak bangsa, perbedaan pendapat sah-sah saja ya kalau pada akhirnya nanti saya mohon gugat aja di MK lebih elegan caranya," imbuhnya.